Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan perombakan jajaran pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Akibatnya, beberapa posisi strategis di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kini kosong karena pimpinannya dimutasi.
Menanggapi hal ini, Heru mengatakan pihaknya akan segera mencari penggantinya. Lelang jabatan akan segera dilakukan dan paling cepat selesai dalam waktu dua bulan.
"Ya lagi di-bidding (lelang), enggak sampai dua bulan diisi," ujar Heru di Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Untuk lelang jabatan eselon dua, Heru menyebut, pihaknya akan mengutamakan memilih pejabat dari lingkup DKI Jakarta. Sebab, mereka tak perlu lagi mempelajari masalah di Jakarta karena sudah memahaminya.
"Yang tahu situasi DKI kan DKI, diutamakan yang pejabat DKI," ucapnya.
Posisi pejabat eselon dua yang kosong saat ini di antaranya adalah Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
Kemudian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala Badan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, serta Kepala Biro Hukum DKI Jakarta.
Beberapa di antaranya pun dinilai strategis karena berkaitan dengan program prioritas DKI seperti penanganan kemacetan hingga pengentasan stunting. Namun, Heru tak mempermasalahkannya karena akan ada Pelaksana Tugas (Plt) dan ia sendiri akan turun tangan memastikan semua program berjalan.
"Nanti kita kelarin, kan ada saya juga," katanya.
Baca Juga: Ganti 20 Pejabat Pemprov DKI, Sekda Bantah Heru Budi Singkirkan 'Orangnya' Anies
Berikut 20 pejabat tinggi pratama yang dilantik hari ini:
1. Nama: Alifianti Lestari
Jabatan lama: Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan
Jabatan baru: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja
2. Nama: Iwan Kurniawan
Jabatan lama: Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
Jabatan baru: Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan
3. Nama: Wahyu Haryadi
Jabatan lama: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
Jabatan baru: Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Nama: Firmansyah
Jabatan lama: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Jabatan baru: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Nama: Yani Wahyu Purwoko
Jabatan lama: Wali Kota Administrasi Jakarta Barat
Jabatan baru: Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan
6. Nama: Uus Kuswanto
Jabatan lama: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Jabatan baru: Wali Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Nama: Widyastuti
Jabatan lama: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Jabatan baru: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Nama: Achmad Firdaus
Jabatan lama: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
Jabatan baru: Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi
9. Nama: Andri Yansyah
Jabatan lama: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
Jabatan baru: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
10. Nama: Hari Nugroho
Jabatan lama: Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Jabatan baru: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
11. Nama: Chaidir
Jabatan lama: Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta
Jabatan baru: Wakil Wali Kota Jakarta Pusat
12. Nama: Syaripudin
Jabatan lama: Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Jabatan baru: Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta
13. Nama: Sarjoko
Jabatan lama: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta
Jabatan baru: Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
14. Nama: Muhamad Mawardi
Jabatan lama: Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya
Jabatan baru: Kepala Biro Kepala Daerah Setda DKI Jakarta
15. Nama: Nahdiana
Jabatan lama: Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta
Jabatan baru: Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya
16. Nama: Hendra Hidayat
Jabatan lama: Wakil Wali Kota Jakarta Timur
Jabatan baru: Wali Wali Kota Jakarta Barat
17. Nama: Iin Mutmainmah
Jabatan lama: Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
Jabatan baru: Wakil Wali Kota Timur
18. Nama: Indra Patrianto
Jabatan lama: Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa DKI Jakarta
Jabatan baru: Sekretaris Kota Jakarta Barat
19. Nama: Yayan Yuhana
Jabatan lama: Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta
Jabatan baru: Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta
20. Nama: Fredy Setiawan
Jabatan lama: Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
Jabatan baru: Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
Terkini
-
Jaksa Agung Tindak Tegas 165 Pegawai Nakal Sepanjang 2025: 72 Orang Dijatuhi Hukuman Berat
-
DPR Mulai Belanja Masukan RUU Pemilu, Pastikan Soal Isu Pilpres Via MPR Tak Bakal Dibahas
-
BNI Dorong UMKM Manfaatkan AI untuk Perkuat Daya Saing Digital hingga Ekspor
-
Dari Brimob Aceh ke Garis Depan Donbass: Mengapa Tentara Bayaran Rusia Menjadi Pilihan Fatal?
-
Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka: Cek Jadwal dan Link Latihan Soalnya
-
Jaksa Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp300,86 Triliun Sepanjang 2025
-
Wakil Kepala BGN Bantah Anggaran MBG dari Potongan Dana Pendidikan: Saya Sudah Tanya Menkeu
-
Jaksa Agung Peringatkan Penegakan Hukum Bisa Lumpuh, Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,49 Triliun
-
Lewat Sistem Digital, Presiden Prabowo Awasi Kinerja Kemenkum dari Satu Layar
-
Daftar Perjalanan Kereta Api Batal Hari Ini, Cek Cara Refund Tiket 100 Persen