Suara.com - Gelombang penolakan kedatangan tim nasional atau timnas Israel untuk berlaga di ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia Mei mendatang terus bergulir.
Tak hanya oleh masyarakat awam dan organisasi kemasyarakatan, sejumlah kepala daerah kini juga ikut menyuarakan penolakan kedatangan timnas Israel di Indonesia.
Dua kepala daerah yang sudah dengan tegas menolak kedatangan Timnas Israel adalah Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Keduanya merupakan kader dari PDI Perjuangan. Koster menolak kedatangan Timnas Israel lebih karena alasan politik, di mana menurut dia, kebijakan politik Israel pada Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia.
Sementara penolakan Ganjar karena berpegang teguh pada amanat Bung Karno yang mengenai kemerdekaan bangsa Palestina.
Menurut pengamat sepak bola, Weshley Hutagalung, gelombang penolakan kedatangan Timnas Israel akan berdampak buruk bagi Indonesia. Sebab, Indonesia terancam terkena sanksi FIFA jika menolak keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20.
Terkait hal itu, lanjut Wehsley, Indonesia sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk mengatur tim mana saja yang dapat bermain di Piala Dunia U-20, karena ajang tersebut adalah milik FIFA.
Indonesia tak punya hak tolak Timnas Israel
Hal senada disuarakan oleh Faiq Hitaba, yang merupakan salah satu wasit Indonesia yang memiliki lisensi FIFA. Sekadar Informasi, Fariq Hitaba sudah bisa memimpin pertandingan sepakbola ajang Internasional, baik di Kawasan Asia Tenggara dan Asia.
Sama seperti Weshley Hutagalung, Fariq juga menyatakan kalau Indonesia tidak memiliki hak untuk menolak kedatangan timnas Israel. Ia menyebut Israel adalah salah satu anggota dari FIFA dan berhak mengikuti semua turnamen yang diselenggarakan FIFA.
Karena itulah ia meminta masyarakat untuk bisa memahami dan membedakan antara politik dan urusan olah raga.
Menurutnya, jika dilihat dari sudut pandang politik, maka ia pribadi menyatakan akan tetap mendukung Palestina untuk merdeka dari cengkraman Israel.
Sanksi FIFA menunggu
Dampak dari penolakan tersebut, lanjut Fariq, Indonesia akan mendapat kecaman dari FIFA dan negara-negara anggota FIFA lainnya karena dianggap tidak melaksanakan amanat.
Dan yang paling parah, kata Fariq, Indonesia bisa mendapatkan sanksi berat dari FIFA, yakni dibekukan keanggotaannya oleh FIFA.
Berita Terkait
-
Timnas Indonesia vs Burundi, Jordi Amat Kecewa Shayne Pattynama Tak Bisa Bermain
-
Shin Tae-yong "Cekoki" Timnas Indonesia dengan Video Pertandingan Timnas Burundi
-
Hasil Argentina vs Panama: Lionel Messi Cetak Gol, Albiceleste Menang 2-0
-
Timnas Indonesia Tak Gentar Hadapi Burundi yang Mempunyai Peringkat FIFA Lebih Baik
-
Pemain Ini Salahkan PT LIB Bikin Jadwal Liga 1 dan Timnas Indonesia Bentrok, di Dunia Tidak Bisa Bareng
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Menteri Imigrasi di FLOII Expo 2025: Saatnya Tanaman Hias Indonesia Tembus Dunia!
-
KPK Lanjutkan Operasi 'Memiskinkan' Nurhadi, Hasil Panen Rp1,6 Miliar Disita
-
Mensos Gus Ipul Pastikan BLT Cair Utuh Rp300 Ribu, Tak Ada Potongan Sepeser Pun!
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
-
Skandal Haji 2024: KPK Bongkar Pembagian Kuota Ilegal, 300 PIHK Diperiksa!
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra
-
Lamban Lindungi Rakyat dari Rokok dan Gula, 32 Organisasi Desak Pemerintah Tegakkan PP Kesehatan
-
Soroti Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji, DPR: Cermin Gagalnya Perlindungan HAM dan Lingkungan
-
Komisaris Transjakarta Pilihannya Ikut Demo Trans7, Begini Respons Pramono