Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami modus Gubernur Papua Lukas Enembe yang tetap ngotot berobat di rumah sakit di Singapura.
"Ini sedang kami dalami motifnya, kenapa Pak LE (Lukas) selalu menginginkan berobat ke Singapura. Ada apa sebenarnya?" kata Direktur KPK Asep Guntur saat dihubungi wartawan pada Jumat (24/3/2023).
KPK telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hasilnya, fasilitas kesehatan di Indonesia sangat memadai untuk memberikan perawatan ke Lukas Enembe.
"Jadi untuk tenaga medis di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Soebroto sangat memadai, jadi tidak perlu berobat ke sana (Singapura) terkait penyakit Pak LE (Lukas)," jelas Asep.
Selama menjalani masa penahan di Rutan KPK, Lukas Enembe beberapa kali mengeluh dan protes melalui kuasa hukumnya.
Terbaru, dia mengaku dikasih ubi busuk, yang belakangan dibantah tegas KPK. Tak hanya itu, dia melakukan mogok minum obat.
Hal itu dilakukannya agar diberi izin pimpinan KPK untuk diberikan izin ke Singapura. Namun hal itu hanya berlangsung selama dua hari.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengingatkan, kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe untuk kooperatif, tanpa membangun narasi yang memprovokasi.
"KPK mengingatkan agar penasihat hukum kooperatif dalam melakukan pendampingan kepada tersangka, dan tidak bertindak di luar norma-norma hukum. Agar perkara ini bisa segera mendapatkan kepastian hukum," kata Ali Kamis (23/3/2023) kemarin.
Lukas Enembe Ditangkap
Pada Selasa 10 Januari 2023 lalu, KPK akhirnya menangkap Lukas Enembe di Papua. Penangkapan dilakukan setelah Lukas jadi tersangka pada September 2022.
Usai ditangkap, dia langsung dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dua hari dirawat dengan status penahanan pembantaran, Lukas akhirnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 12 Januari 2023.
Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT TBP. Hal itu untuk mendapatkan tiga proyek pembangunan di Papua senilai Rp 41 miliar.
Temuan KPK, Lukas juga disebut menerima gratifikasi Rp 10 miliar dari sejumlah pihak yang diduga masih berkaitan dengan sejumlah proyek APBD Provinsi Papua.
Berita Terkait
-
Didakwa Lakukan Suap ke Lukas Enembe Rp 35,4 Miliar, Rijatono Lakka akan Jalani Sidang di PN Tipikor Jakarta
-
Lukas Enembe Protes Melulu Selama Ditahan KPK: Ngeluh Kasur Tipis sampai Mogok Minum Obat
-
Tak Henti Lukas Enembe Berulah Di Rutan KPK: Ngotot Minta Berobat Ke Singapura, Kini Mogok Minum Obat
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?