Suara.com - Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman mendukung Menko Polhukam Mahfud MD untuk blak-blakan di dalam rapat bersama Komisi III guna membasah soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun diduga di lingkuhan Kemenkeu, pada Rabu (27/3/2023).
"Saya minta dia kalau ini sudah dibuka ya kita dukung, pertanyaan-pertanyaan saya ini maksudnya untuk mendukung dia. Supaya dia buka, untuk membangun Indonesia bersih," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Sebaliknya apabila Mahfud tidak dapat membuka ihwal transaksi ratusan triliun itu, Benny menaruh penilaian bahwa Mahfud sedang bermain politik lewat pernyataannya terkait transaksi ratusan triliun yang diketahui terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Tapi kalau dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia omong maka saya menilai, saya menganggap Pak Mahfud telah bermain politik," kata Benny.
"Untuk apa dia mau ungkapkan itu tapi gak tuntas enggak jelas, ya kan, bikin letupan-letupan begitu saja," sambung Benny.
Menurut Benny, seharusnya jika ada temuan tersebut Mahfud bisa melaporkannya kepada Presiden Jokowi atau DPR RI untuk ditindaklanjuti. Bukan memberikan pernyataan setengah-setengah di publik.
Apalagi jabaan Mahfud selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Karena itu, menurutnya, menjadi tanda tanya ada maksud politik apabila Mahfud tidak mampu membuka terang-terangan perihal transaksi jumbo yang janggal diduga terjadi Kemenlu itu.
"Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu Kemenkeu?" tanya Benny.
Pastikan Hadir
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini sebelumnya memastikan akan hadir dalam rapat membahas transaksi janggal Rp349 triliun diduga di lingkugan Kemenkeu. Kepastian hadir itu menjawab tantangan dari Mahfud MD.
Komisi III DPR akan mengundang Mahfud untuk membahas perihal transaksi tersebut.
"Oh saya datang, pasti saya datang," kata Benny.
Benny memastikan dirinta tidak sekadar hadir. Ia juga akan mendalami langsung perihal transaksi tersebut dengan menanyakannya kepada Mahfud.
"Pasti saya akan tanyakan, saya minta Pak Mahfud tidak boleh ewoh pekewoh karena dia sudah mulai mengungkapkan itu. Jangan ngungkit-ngungkit yang dulu ya kan. Mulailah sekarang ini," ujar Benny.
Benny lantas meminta Mahfud untuk tidak mengalihkan masalah.
Tag
Berita Terkait
-
Petugas Pajak dan Bea Cukai Bikin Citra Pejabat Jelek, Sri Mulyani Kena Sentil Jokowi
-
Siap Hadiri Rapat DPR Bahas Transaksi Janggal Rp349 T, Benny K Harman Bakal Cecar Mahfud MD: Jangan Mencla-mencle!
-
DPR: Larangan Bukber Bagi Pejabat Berpotensi Mengalami Perluasan Makna
-
DPR Ingatkan Kemenhub Agar Mudik Lebaran 2023 Lancar dan Terkendali
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
Terkini
-
Keracunan MBG Masih Terjadi, JPPI Catat Ribuan Orang Jadi Korban dalam Sepekan
-
Geger Kematian Siswa SMP di Grobogan, Diduga Dibully di Sekolah, Polisi Periksa 9 Saksi
-
Usut Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Anggota DPRD Mojokerto
-
Fakta Baru Kematian Siswa SMP Grobogan: Di-bully Lalu Diadu Duel, Tulang Tengkuk Patah
-
Awas Kejebak Macet! Proyek Galian Tutup Jalan Arjuna Selatan, Mobil Dialihkan ke Jalur Lain
-
BGN Latih 10 Ribu Petugas SPPG untuk Tekan Risiko KLB Keracunan Makanan
-
Istana Kaji Usulan DPR Naikkan Status Bulog jadi Kementerian
-
Diungkap KPK, 57,33 Persen Pegawai Lihat Pejabat Menyalahgunakan Anggaran untuk Kepentingan Pribadi
-
Skandal Haji Rp1 Triliun: KPK Garap Anggota DPRD Mojokerto, 400 Travel dan 13 Asosiasi Terseret
-
Beberkan Alasan Prabowo Copot Kepala Bapanas, Istana: Penugasan di Tempat Lain