Suara.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) merespons polemik penolakan Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Juru Bicara Teuku Faizasyah menyarankan masyarakat Indonesia setidaknya rehat sejenak dari polemik tersebut. Dia menuturkan secara rinci tujuan rehat tersebut.
"Kita coba colling down dulu ya," kata Faizasyah saat dikonfirmasi, Senin (27/3/2023).
Faizasyah mengatakan selama ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel. Artinya, penolakan tersebut tidak berpengaruh siginifikan pada hubungan luar negeri Indonesia.
"RI tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel," singkatnya.
PSSI Bingung
Sebelumnya, PSSI menyatakan tidak mengetahui alasan penolakan Timnas Israel U-20 bermain di Piala Dunia U-20 2023 baru disuarakan belakangan. Padahal negara tersebut telah lolos ke turnamen yang akan berlangsung di Indonesia itu sejak Juli 2022 setelah mengunci status sebagai finalis Piala Eropa U-19.
Belakangan ini, dua provinsi yang mendapat amanah untuk menjadi tempat berlangsungnya Piala Dunia U-20 menyuarakan penolakan terhadap kedatangan Israel di Tanah Air.
Kedua provinsi tersebut adalah Jawa Tengah dan Bali sehingga kemudian berdampak pada pembatalan drawing fase grup Piala Dunia U-20 2023, yang dijadwalkan di Bali pada 31 Maret nanti. FIFA telah mengonfirmasi hal ini.
Baca Juga: Deretan Calon Pengganti Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20
"Kita juga nggak tau kenapa baru sekarang. Jadi kan penolakan ini kan baru sekarang, sebelumnya nggak ada ramai-ramai dengan masalah ini. Tapi kita harus hadapi dengan semua yang ada," kata anggota komite eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, pada konferensi pers di GBK Arena, Jakarta, Minggu (26/3/2023).
Arya menyatakan PSSI masih mencari solusi atas permasalahan ini. Ia mencemaskan sanksi yang berpeluang dijatuhkan kepada Indonesia jika ternyata negara ini dianggap tidak mampu menyelenggarakan Piala Dunia U-20 sesuai kesepakatan awal dengan FIFA.
"Melanggar aturannya karena kan kita yang mengajukan jadi tuan rumah, karena kan sudah ada namanya kita akan menyelenggarakan semua dengan baik dan menjaga semua peserta dengan baik ketika kita mengajukan. Ketika kita bilang bahwa kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, kan melanggar sendiri apa yang telah kita sepakati dengan FIFA," tambah Arya.
Segenap upaya, dikatakan Arya, akan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan jajarannya untuk melobi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, sampai FIFA.
Langgar HAM
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyampaikan penolakan yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap keikutsertaan Timnas Israel U-20 dalam Piala Dunia jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
Berita Terkait
-
FIFA Tetap Inspeksi Stadion Meski Drawing Piala Dunia U-20 di Bali Batal
-
FIFA Batalkan Drawing Piala Dunia U-20 di Bali, Kemenlu Sebut Hubungan dengan Negara Peserta Masih Baik
-
Gede Pasek Suardika Buka Suara Usai Wayan Koster Tolak Timnas Israel: Memang Sakti Pemimpin Bali
-
Surat FIFA Bocor, Peru Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023 Gantikan Indonesia?
-
Elite Megawati Soekarnoputri Jadi Bulan-Bulanan Akibat FIFA Batalkan Drawing di Bali: Ajakan Tidak Dipilih Lagi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo