Suara.com - Duo politisi Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kini disandingkan kualitas kepemimpinan mereka usai ramai polemik Piala Dunia U-20 2023.
Adapun polemik yang dimaksud adalah penolakan segelintir pihak yang menolak partisipasi Timnas Israel dalam perhelatan bergengsi tersebut.
Berkat sikap pihak yang menolak tersebut, nasib Indonesia sebagai tuan rumah kini berada di ujung tanduk.
Diketahui bahwa Ganjar termasuk dalam 'kubu' pihak yang menolak kedatangan Israel, berkaca dari cita-cita dan gagasan bapak kemerdekaan, Soekarno yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Nahas, sikap Ganjar yang kontras dengan Gibran membuatnya kini berada di tengah angin kontroversi. Bahkan kini simpati publik ke Ganjar beralih ke Gibran yang dinilai lebih berani memberikan sikap tegas turut mengusahakan Indonesia tetap jadi tuan rumah.
Tolak Israel, warganet: Ganjar out!
Berkaca dengan gagasan Soekarno, Ganjar mengambil sikap tegas menolak Israel berpartisipasi di laga Piala Dunia U-20 yang rencananya akan digelar di Tanah Air.
Ganjar menilai bahwa Soekarno telah menanamkan cita-cita bangsa Indonesia yang turut mendukung kemerdekaan Palestina dari belenggu Israel.
"(Harapan) penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka," kata Ganjar.
Alih-alih diterima oleh masyarakat, simpati publik ke Ganjar kini hilang.
Bahkan kini lini masa media sosial dipenuhi dengan seruan untuk beralih ke Gibran ketimbang harus mendukung Ganjar yang tak menunjukkan sikap tegas.
"Lebih cocok Gibran yang jadi capres 2024, lebih bernyali. #GibranFor2024," tulis warganet.
Warganet lain bahkan berseruy Ganjar Out yang berarti mendepak Ganjar sebagai jagoan di Pilpres 2024.
"GIBRAN IN GANJAR OUT," tulis warganet lainnya.
Tak hanya Ganjar, Gubernur Bali Wayan Koster juga mendapatkan angin kontroversi lantaran sikapnya yang membiarkan drawing FIFA U-20 2023 di Bali batal.
Berita Terkait
-
FIFA Tahu Timnas Israel U-20 Ditolak di Indonesia, Jokowi: Saya Utus Erick Thohir ke Zurich untuk Cari Solusi
-
Jokowi Angkat Bicara Terkait dengan Piala Dunia U20, Sentil Pihak yang Lakukan Politisasi
-
Tanggapi Polemik Piala Dunia U-20 2023, Jokowi: Jangan Campur Adukkan Politik dan Olahraga
-
Jamin Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20, Jokowi: Jangan Campur Adukan Olahraga dan Politik
-
Tolak Timnas Israel, PDIP Disebut Partai yang Jelas Punya Ideologi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Jejak Pemerasan Rp53 M di Kemnaker: KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Heri Sudarmanto, 1 Mobil Disita
-
Presiden Prabowo Panggil Dasco Mendadak Tadi Pagi, Bahas Apa?
-
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Lakukan Sinkronisasi Program, Agar Tak Boros Anggaran
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM