Daftar Lengkap 29 Sekolah Kedinasan yang Buka Pendaftaran 1 April 2023, Langsung Jadi PNS

Suara.com - Pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan dimulai pada 1 hingga 30 April 2023. Terdapat sebanyak 29 sekolah kedinasan yang diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pun memastikan terdapat 4.138 kebutuhan di sekolah kedinasan di 7 instansi. Kini pihaknya juga masih mengkaji bersama kementerian terkait.

"Untuk sementara, sudah kami petakan ada 4.138 kebutuhan di sekolah kedinasan pada tujuh instansi. Masih ada sekolah kedinasan yang sedang kita kaji bersama kementerian terkait," ucap Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas melalui laman KemenPANRB.

Selain itu, pihaknya menyampaikan terdapat afirmasi terutama bagi pendaftar sekolah kedinasan dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) untuk memperoleh pendidikan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut daftar sekolah kedinasan yang buka pendaftaran 1 April 2023:

1.     Politeknik Keuangan Negara-Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN-STAN, Kementerian Keuangan: 1.100 kebutuhan

2.     Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): 80 kebutuhan

3.     Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Kementerian Hukum dan HAM

4.     Politeknik Imigrasi (Poltekim), Kementerian Hukum dan HAM

5.     Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): 125 kebutuhan

Baca Juga: Segini Besaran THR yang Didapat Para Pensiunan PNS

6.     Politeknik Statistika-Sekolah Tinggi Ilmu Statistika (STIS), Badan Pusat Statistik (BPS): 500 kebutuhan

7.     Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Badan Intelijen Negara (BIN): 400 kebutuhan

8.     Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Kementerian Perhubungan

9.     Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Kementerian Perhubungan

10.  Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Kementerian Perhubungan

11.  Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, Kementerian Perhubungan