Suara.com - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Tokan membenarkan adanya pembahasan memgenai rencana koalisi besar dalam pertemuan antara ketum partai dengan Presiden Jokowi di DPP PAN, Minggu (2/4) kemarin.
Menurut dia, pembahasan itu memang ada di antara pertemuan para ketua umum dari Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
"Jadi lebih banyak membicarakan bagaimana kalau misalnya koalisi lebih besar, akan lebih bagus untuk membangun negeri ini. Kemudian demokrasi itu harus dibangun dengan tidak ada konflik yang berkepanjangan," kata Usman kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Usman mengatakan kalau ada peluang membangun koalisi lebih besar, kenapa tidak. Dia mengatakan membangun bangsa dan negeri perlu kebersamaan.
Kendati ada pembicaraan rencana koalisi besar, Usman menegaskan hal itu tidak datang atau bahkan diminta oleh Jokowi yang juga hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan di DPP PAN, Jakarta Selatan.
"Enggak. Jadi koalisi ini mengundang partai-partai koalisi untuk bersilaturahmi. terus mengundang pak presiden. Karena partai koalisi (pemerintah) ya presiden sebagai bagian dari itu hadir untuk dikusi lah," ujar Usman.
PPP, kata Usman berharap KIB bisa bertahan. Sememtara ihwal rencana koalisi besar, PPP mengharapkan koalisi atau partai di luar KIB dapat bergabung dengan koalisi yang digagas oleh PPP, PAN dan Golkar itu.
"Artinya bahwa yang ada di luar dengan koalisi KIB kalau bisa bergabung, supaya bisa jadi koalisi besar. Ya, maksudnya di luar KIB, bisa ada NasDem, ada PKB yang sekarang Gerindra, ya sudah jadiin satu aja di KIB," kata Usman.
"Mari kita sama-sama berkoalisi. Itu yang selalu muncul di permukaan itu koalisi besar akan bertemu," sambungnya.
Baca Juga: Muncul Wacana Koalisi Besar Bareng KIB usai Bertemu Jokowi, PKB: Berdua Saja Sulit, Apalagi Berlima
PKB Anggap Koalisi Besar Rumit
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid realistis menganggap wacana pembentukan koalisi besar akan terbentur sulitnya menentukan pasangan capres dan cawapres.
Ia memandang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak semudah dibayangkan untuk melebur menjasi satu dengan Koalisi Gerindra-PKB atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Menurutnya bergabungnya dua koalisi itu memang serba memungkinan, namun di satu sisi harus realistis.
Jajilul menyebut fakta saat ini ialah antara KIB dan KKIR belum menentukan siapa capres dan cawapres. Kedua koalisi masih mengalami kesulitan.
"Jadi kerumitannya ada di situ," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Pemain Timnas U-20 Tak Larut Dalam Kekecewaan Pasca Indonesia Gagal Jadi Tuan Rumah, Emangnya Gampang?
-
Presiden Jokowi Bahas Elektabilitas Prabowo Subianto di depan KIB, Berpeluang Koalisi Besar di 2024?
-
Dito Ariotedjo Dilantik Jadi Menpora Senin Sore Ini
-
Muncul Wacana Koalisi Besar Bareng KIB usai Bertemu Jokowi, PKB: Berdua Saja Sulit, Apalagi Berlima
-
Curhat di depan Petinggi Partai, Presiden Jokowi: Pusing Saya Dua Minggu Ini Gara-gara Bola
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka