Suara.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR pada Senin (3/4/2023), diwarnai dengan aksi protes dari salah satu anggota dewan, Ihsan Yunus. Ia mengungkap para pegawai yang ditempatkan kerja di Ibukota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur tidak mendapatkan hak gaji hingga berbulan-bulan.
Ihsan pun mendesak pemerintah untuk segera membayar hak para pegawai yang telah tertahan begitu lama. Simak inilah 5 fakta selengkapnya.
Ihsan sebut pegawai IKN akan lebaran
Ihsan Yunus pun mengungkap bahwa banyak pegawai IKN akan melaksanakan lebaran, namun tak kunjung mendapatkan gaji yang seharusnya menjadi hak mereka. Menurutnya, situasi ini merupakan bentuk kezaliman pemerintah.
Karena itu, Ihsan meminta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk segera memberikan hak para pegawai. Apalagi, ia menilai ini sudah bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran.
"Bulan puasa begini mau Lebaran, pegawai IKN enggak gajian, ini (namanya) zalim kami Pak. Kita zalim terhadap mereka, Pak," tegas Ihsan dalam RPD yang digelar di Kompleks Parlemen, Senin (03/04/2023) lalu.
Kepala IKN sebut tunggu Perpres
Dalam rapat ini, Bambang Susantono selaku Ketua Otorita IKN langsung merespons keluhan anggota Komisi II DPR ini. Bambang menjelaskan bahwa pihaknya sedang menunggu peraturan presiden (Perpres) terkait pembayaran gaji para pegawai IKN.
Bahkan, Bambang juga menyebut dirinya yang menjabat sebagai kepala saja baru mendapatkan gaji setelah bekerja selama 11 bulan.
"Kami selaku pihak IKN harus jujur bahwa kami masih menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon 1 dan turunan jabatannya. Saya sendiri juga butuh waktu hingga 11 bulan hingga mendapatkan gaji," beber Bambang.
Mahfud MD respons soal ini
Kabar soal banyaknya pegawai IKN yang belum menerima gaji hingga berbulan-bulan pun terdengar hingga telinga Menko Polhukam, Mahfud MD. Mahfud menyampaikan bahwa Perpres sudah selesai dan diputuskan.
Selanjutnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut bahwa para pegawai IKN tinggal menunggu penerbitan Perpres dan prosesnya.
Pegawai IKN tetap semangat sambil tunggu gaji
Walaupun gaji belum kunjung didapatkan, Bambang pun mengaku bahwa para pegawainya tetap semangat menjalani hari dan bekerja untuk membangun ibukota Indonesia yang baru tersebut.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA : BREAKING NEWS, Buntut Kasus 300 Triliun, Mahfud MD Nonaktifkan 72 DPR, Sudah Tak Pantas Jadi Wakil Rakyat
-
Cek Fakta: Tepat Pagi Ini! Arteria Dahlan Dijemput Paksa Densus 88 dari Tempat Persembunyiannya, Benarkah?
-
11 Bulan Kerja Baru Terima Gaji, Ternyata Segini Gaji-Tukin Kepala Otorita IKN
-
CEK FAKTA: Mahfud MD dalam Bahaya hingga Jokowi Turunkan Pasukan Elite Demi Menjaga Keselamatan Menkopolhukam?
-
Cek Fakta: Mahfud MD Obrak-Abrik Ruang DPR, Benarkah?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO