Suara.com - PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belakangan menjadi sorotan usai merombak sejumlah 'warisan' pendahulunya, Anies Baswedan. Salah satunya membongkar trotoar Simpang Santa, Jakarta Selatan, demi mengurai kemacetan.
Namun, kebijakan Heru Budi itu mendapatkan pembelaan dari anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Ia menilai bahwa pembongkaran trotoar di Simpang Santa sama sekali tidak akan mengubah wajah Jakarta yang ramah dan egaliter.
"Nggak, kalau itu ngga. Saya meyakini (perombakan trotoar) nggak (mengubah wajah kota yang ramah dan egaliter)," tegas Gembong saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (20/4/2023).
Menurutnya, apapun kebijakan yang dilakukan Heru Budi tentu sudah berdasarkan kajian dan pertimbangan yang matang. Ia menilai tidak mungkin perubahan itu dilakukan tanpa memiliki tujuan yang menguntungkan masyarakat.
"Apapun yang dilakukan itu ketika ada perubahan. Ini kan ada perubahan ya pasti saya meyakini itu melalui kajian. Kajiannya terhadap pengguna jalur sepeda yang ada di Jakarta," jelas Gembong.
Dalam kesempatan ini, Gembong juga mengomentari perombakan jalur sepeda. Ia menduga berdasarkan kajian yang dilakukan Pemprov DKI, jumlah pengguna sepeda di ibu kota sudah tidak terlalu signifikan, di mana semakin hari semakin berkurang.
Tentu hal itu membuat penggunaan jalur sepeda dinilai tidak maksimal. Sehingga Heru Budi melakukan refungsi (alih fungsi) yang tadinya jalur sepeda, kini kemudian dimanfaatkan untuk pengguna kendaraan bermotor.
"Mungkin seperti itu dalam benak saya, karena tidak mungkin mengubah suatu kebijakan tanpa melalui kajian," kata Gembong.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan perbaikan ukuran jalan raya yang terkait dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa), Jakarta Selatan, untuk mengurai kemacetan dan menambah kenyamanan warga yang berlalu lintas.
Baca Juga: Dishub DKI Jakarta akan Mulai Evaluasi Rekayasa Lalu Lintas Simpang Santa Pada 26 April
"Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4/2023).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus mengupayakan berbagai langkah cepat yang dibarengi evaluasi agar kebijakan efektif dan tepat sasaran.
Setelah melalui kajian bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya diputuskan untuk membuka ruas jalan yang tidak dipakai untuk kendaraan melintas atau jalan "idle" sebagai akses kendaraan.
Kemudian, Dinas Bina Marga DKI juga telah melakukan penyesuaian pada trotoar dengan melakukan pemasangan ramp yang menyesuaikan kemiringan trotoar dan diaspal sehingga jalan "idle" dapat dilintasi kendaraan. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Dishub DKI Jakarta akan Mulai Evaluasi Rekayasa Lalu Lintas Simpang Santa Pada 26 April
-
Sistem Ganjil-Genap di 26 Ruas Jalan DKI Jakarta Ditiadakan Saat Libur Lebaran 2023
-
Diragukan PDIP, Anies Baswedan Buktikan Ahok Langgar Janji Jokowi saat Jadi Gubernur DKI Jakarta
-
Inilah Sinopsis Film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2, Tayang di SCTV
-
CEK FAKTA: Kediaman Anies Baswedan Digrebek KPK, Ditemukan 5 Dokumen Kasus Hambalang
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!