Suara.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi mengatakan perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah tidak perlu diperdebatkan. Terlebih, pemerintah dan Muhammadiyah berbeda dalam penentuan 1 Syawal.
"Dalam pandangan kami tidak perlu diperdebatkan, apalagi perdebatan tersebut mengarah pada debat kusir yang tidak perlu," kata Ashabul dalam jumpa pers di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2023).
Ashabul menilai setiap pihak tentu memiliki pertimbangan sendiri dalam penentuan 1 Syawal 1444 H. Dia menuturkan, para ulama juga belum mampu menyatukan perbedaan argumen tersebut.
"Masing-masing pihak pasti memiliki argumen syari dan ahli untuk membenarkan pandangannya," ujar Ashabul.
"Sejauh ini para ulama belum bisa menyatukan argumen yang satu dengan argumen yang lain," sambungnya.
Lebih lanjut, Ashabul berharap urusan penetuan 1 Syawal 1444 H tidak diseret-seret dalam urusan politik.
"Oleh karena itu keputusan sidang isbat ini tidak boleh dibawa kemana-mana, termasuk dibawa ke ranah politik," tuturnya.
Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri 2023 jatuh pada Sabtu 22 April lusa.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, penetapan awal Lebaran 2023 ini telah ditetapkan secara bersama dalam sidang Isbat.
Baca Juga: Ini Dua Pertimbangan Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah Berbeda Dengan Muhammadiyah
"Sidang Isbat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023 Masehi," ujar Yaqut dalam jumpa pers di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis.
Adapun sidang Isbat itu dihadiri oleh pihak Kemenag, Komisi VIII DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, Badan Informasi Geospasial, ahli falak, hingga sejumlah perwakilan ormas agama Islam.
Keputusan ini diambil usai Yaqut memimpin sidang Isbat secara tertutup. Dengan demikian, Lebaran tahun 2023 yang ditetapkan oleh pemerintah dan Muhammadiyah berbeda.
Sebab Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat (21/4) besok.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!