Suara.com - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat atau AEER mengkritik kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan mobil listrik di Indonesia belum ramah lingkungan. Sebab sumber energi mobil listrik masih sangat bergantung dari batu bara.
Pengkampanye Keadilan Perkotaan AEER, Jemima Nathenia menuturkan penggunaan energi terbarukan di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia masih di bawah 30 persen. Sementara sisanya 70 persen masih bersumber dari pembangkit listrik batu bara.
Di sisi lain, peralihan moda transportasi berbasis listrik justru menjadi agenda utama dalam ASEAN Summit 2023. Jemima menilai, permasalahan ini masih sangat sulit diatasi.
“Terlebih, ASEAN menargetkan meningkatkan komponen energi terbarukan menjadi 23 persen pada tahun 2025," ujar Jemima dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023).
Dalam hal ini, AEER menyarankan negara-negara ASEAN yang belum mumpuni dari sektor energi terbarukan dapat melakukan jual beli energi. Di ASEAN sendiri, tercatat sudah ada beberapa negara yang mencukupi kapasitas energi terbarukan-nya.
"Untuk itu, bagi negara-negara yang kapasitas energi terbarukan terpasangnya masih kurang dari 30 persen, dapat dilakukan transfer atau jual beli energi terbarukan oleh negara-negara yang kapasitas energi terbarukan terpasangnya sudah cukup besar. Seperti Laos (85 persen), Vietnam (56 persen), dan Kamboja (55 persen),” paparnya.
Sementara itu, pemerintah juga didorong untuk memotong pajak bagi perusahaan yang sudah menggunakan energi terbarukan dalam sistem produksinya. Sehingga semakin banyak perusahaan yang tertarik menggunakan energi terbarukan.
Lebih lanjut, Jemima mengatakan mobil listrik baru bisa disebut bersih ketika sudah menggunakan sumber daya listrik dari energi yang bersih juga.
Dikritik Anies
Baca Juga: Anies Baswedan Kritik Subsidi Mobil Listrik, Luhut Binsar Panjaitan: Suruh Dia Datang ke Saya
Sebelumnya, bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan secara terang-terangan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang kerap mendorong pembelian mobil listrik. Ia menilai hal ini bukanlah solusi bagi masalah kemacetan dan polusi udara.
Ia juga menyinggung pemberian subsidi bagi masyarakat yang membeli mobil listrik. Sebab, pembeli kendaraan berbasis energi terbarukan itu bukanlah dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, tapi kalangan atas atau orang kaya.
Hal ini disampaikan Anies saat berpidato dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (Anies) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/4).
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies.
Lebih lanjut, Anies menyebut sebenarnya emisi karbon yang dihasilkan mobil listrik lebih besar ketimbang kendaraan umum yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, kendaraan pribadi hanya bisa menampung sedikit orang.
Tak hanya itu, Anies menyebut pembelian mobil listrik bukan berati menghilangkan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Jumlah kendaraan malah akan semakin banyak dan memenuhi jalanan hingga yang menjadi penyebab kemacetan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas