Suara.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku dirinya tak akan netral menyambut Pilpres 2024 mendatang dan akan ikut cawe-cawe alias terlibat dalam ajang pencarian calon presiden terbaik.
Sang Presiden menilai bahwa Pilpres 2024 merupakan kepentingan nasional yang krusial dan untuk itu ia harus ikut cawe-cawe demi bangsa dan negara.
"Ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," kata sang Presiden di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.
"Untuk itu maka saya akan cawe-cawe," timpal Jokowi.
Sontak pernyataan Jokowi itu disambut dengan kritik segudang tokoh parpol yang mempertanyakan ke mana perginya netralitas sang Presiden.
Adapun beberapa tokoh politik kondang seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menjadi sosok yang mengkritik habis-habisan langkah sang Presiden ikut cawe-cawe.
Menjawab kritik tersebut, Istana Negara menyiapkan beberapa poin penjelasan mengapa sang Presiden bersikeras harus ikut cawe-cawe dalam menyambut Pilpres 2024.
Istana jelaskan alasan Jokowi cawe-cawe
Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin pada Senin (29/5/2023) menyampaikan salah satu alasan Jokowi cawe-cawe agar Pemilu sekaligus Pilpres 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
Baca Juga: Gibran Tolak Mentah-mentah Usulan Jokowi 3 Periode: Jangan Sampai Kejadian
Jokowi ingin penerusnya melanjutkan kinerjanya
Selain itu, Jokowi juga ingin presiden yang melanjutkan estafet kepemimpinannya dapat melanjutkan kinerja yang ia bangun selama dua periode menjabat.
Adapun Bey memaparkan beberapa kinerja Jokowi yang ingin menunjukkan keberlanjutan yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), hilirisasi, hingga transisi energi bersih.
Jokowi turun tangan awasi netralitas TNI dan Polri
Jokowi juga turun tangan dengan tujuan ingin secara langsung mengawasi netralitas TNI, Polri, hingga ASN demi Pemilu yang berkompetisi secara free and fair, sebagaimana yang diutarakan oleh Bey.
Jokowi urus hoax hingga AI nakal
Berita Terkait
-
Demi Bangsa dan Negara, Ini Pihak yang Dukung Jokowi Cawe-cawe Urusan Pemilu 2024
-
Setelah Jokowi Klaim Bakal Cawe-cawe di 2024, Anies Baswedan Minta Relawan Jaga Soliditas
-
Gibran Tolak Mentah-mentah Usulan Jokowi 3 Periode: Jangan Sampai Kejadian
-
Anies Sebut Ada yang Khawatir Dijegal, Setelah Jokowi Ngaku Cawe-cawe di Pemilu 2024, Siapa?
-
Respons Anies Usai Jokowi Nyatakan Ikut Campur di Pilpres 2024
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar