Suara.com - Sebanyak 40 Anggota DPR RI dari lintas komisi dilepas berangkat ke Arab Saudi untuk melakuan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah Haji Indonesia 2023.
Pelepasan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023).
Ia mengatakan, para anggota DPR RI yang menjadi Tim Pengawas Haji (Timwas) tersebut agak berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya. Sebab akan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji secara lebih detil.
"Hari ini kita persiapan sistem dan cara kerja pengawasan haji seperti tahun-tahun yang lalu, tapi tahun ini agak spesial karena kita menggunakan matrikulasi pengawasan dengan poin-poin pengawasan yang lebih detil, mulai dari transportasi, konsumsi, akomodasi penginapan, sampai tentu saja pelaynana kesehatan," kata Muhaimin.
Ia mengatakan, para Timwas Haji DPR RI itu tidak hanya diikuti oleh anggota komisi yang berkaitan dengan urusan agama saja, tapi juga lintas komisi.
"Jadi lintas komisi, semua komisi ada, hampir semua komisi ada," katanya.
Sementara itu, terkait adanya polemik agar maskapai Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis untuk anggota dewan yang akan berangkat haji, Muhaimin memastikan jika Timwas yang dilepas tersebut tidak menggunakan sepenuhnya Garuda Indonesia.
"Itu salah pemuatan media, itu sudah saya cek ke teman-teman, jadi justru kita tidak bisa lewat Garuda semua karena Garuda penuh, jadi 40 pengawas itu melalui berbagai maskapai, ada yang Garuda, tapi sedikit malah yang Garuda, dari berbagai maskapai lainnya yang memungkinkan. Jadi pesanan dari Garuda tidak bisa karena memang penuh," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengaku dihubungi Sekjen DPR Indra Iskandar, meminta agar Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis untuk anggota dewan yang akan berangkat haji.
Baca Juga: Ucok Baba Nyaleg DPR RI, Mau Pecahkan Rekor dan Perjuangkan Kaum Difabel
"Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Kami belum bisa janjikan tambahan pesawat (karena) memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi," ujar Irfan pada Selasa (13/6/2023) kemarin.
Berita Terkait
-
Tak Minat Politik, Ini Alasan Ucok Baba Maju DPR RI 2024
-
Anggap Penting, Cak Imin Masih Tunggu Waktu Pasti Bertemu Megawati
-
Pj Bupati Banjarnegara Lepas Calon Jemaah Haji, Ini Pesan yang Disampaikan
-
Adu Rekam Jejak Erick Thohir vs Cak Imin: Digadang-gadang Jadi Cawapres Prabowo
-
Awalnya Sempat Deg-degan, Kini Cak Imin Merasa Plong MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Terbuka
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!