Suara.com - Sebanyak 40 Anggota DPR RI dari lintas komisi dilepas berangkat ke Arab Saudi untuk melakuan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah Haji Indonesia 2023.
Pelepasan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023).
Ia mengatakan, para anggota DPR RI yang menjadi Tim Pengawas Haji (Timwas) tersebut agak berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya. Sebab akan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji secara lebih detil.
"Hari ini kita persiapan sistem dan cara kerja pengawasan haji seperti tahun-tahun yang lalu, tapi tahun ini agak spesial karena kita menggunakan matrikulasi pengawasan dengan poin-poin pengawasan yang lebih detil, mulai dari transportasi, konsumsi, akomodasi penginapan, sampai tentu saja pelaynana kesehatan," kata Muhaimin.
Ia mengatakan, para Timwas Haji DPR RI itu tidak hanya diikuti oleh anggota komisi yang berkaitan dengan urusan agama saja, tapi juga lintas komisi.
"Jadi lintas komisi, semua komisi ada, hampir semua komisi ada," katanya.
Sementara itu, terkait adanya polemik agar maskapai Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis untuk anggota dewan yang akan berangkat haji, Muhaimin memastikan jika Timwas yang dilepas tersebut tidak menggunakan sepenuhnya Garuda Indonesia.
"Itu salah pemuatan media, itu sudah saya cek ke teman-teman, jadi justru kita tidak bisa lewat Garuda semua karena Garuda penuh, jadi 40 pengawas itu melalui berbagai maskapai, ada yang Garuda, tapi sedikit malah yang Garuda, dari berbagai maskapai lainnya yang memungkinkan. Jadi pesanan dari Garuda tidak bisa karena memang penuh," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengaku dihubungi Sekjen DPR Indra Iskandar, meminta agar Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis untuk anggota dewan yang akan berangkat haji.
Baca Juga: Ucok Baba Nyaleg DPR RI, Mau Pecahkan Rekor dan Perjuangkan Kaum Difabel
"Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Kami belum bisa janjikan tambahan pesawat (karena) memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi," ujar Irfan pada Selasa (13/6/2023) kemarin.
Berita Terkait
-
Tak Minat Politik, Ini Alasan Ucok Baba Maju DPR RI 2024
-
Anggap Penting, Cak Imin Masih Tunggu Waktu Pasti Bertemu Megawati
-
Pj Bupati Banjarnegara Lepas Calon Jemaah Haji, Ini Pesan yang Disampaikan
-
Adu Rekam Jejak Erick Thohir vs Cak Imin: Digadang-gadang Jadi Cawapres Prabowo
-
Awalnya Sempat Deg-degan, Kini Cak Imin Merasa Plong MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Terbuka
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana