Suara.com - Mantan Kapolsek berinisial SW di Cirebon, Jawa Barat, dicopot dari jabatannya sebagai Wakasatbinmas di Polresta Cirebon. Ini setelah SW diduga melakukan penipuan sebesar Rp 310 juta kepada tukang bubur bernama Wahidin.
Penipuan itu terjadi setelah Wahidin membayar SW ratusan juta agar anaknya bisa lolos seleksi Bintara Polri tahun 2021 lalu. Namun, hingga kini, anak Wahidin tidak juga dinyatakan lolos seleksi menjadi anggota polisi.
Hal itu membuat Wahidin murka dan menagih balik uang Rp 310 juta yang sudah disetorkannya kepada SW sesuai perjanjian.
Karena terus menghindar, Wahidin akhirnya melaporkan SW ke Polda Jawa Barat dengan dugaan penggelapan dan penipuan. Selain SW, Wahidin juga melaporkan dua pelaku lainnya, yakni Ipda DA dan Aipda HN.
Adapun penipuan tersebut dilakukan SW saat masih menjabat sebagai Kapolsek Mundu Resor Cirebon Kota pada tahun 2021. Kini, Polda Jawa Barat masih melakukan proses penyidikan kasus tersebut.
Lalu, berapa sebenarnya gaji yang diterima oleh seorang Kapolsek? Simak inilah selengkapnya.
Gaji para anggota Polri sendiri diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Untuk AKPK SW yang menjabat sebagai Kapolsek, kisaran gaji pokoknya berkisar mulai dari Rp2.909.100 hingga Rp4.780.600.
Tak hanya gaji pokok, menurut Perpres Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, AKP SW pun juga berhak untuk mendapatkan tunjangan.
Baca Juga: Deretan Gaji Pemain Timnas Indonesia, Siapa Terbesar Kantongi Cuan?
Tunjangan yang ditentukan oleh Polri pun disesuaikan dengan jabatan dan pangkat yang diemban oleh anggota.
Untuk pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) seperti AKP SW, ia digolongkan sebagai kelas jabatan 9 . Artinya, ia berhak mendapatkan tunjangan sebesar Rp3.781.000 per bulan.
Hal itu belum termasuk tunjangan lain seperti tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan khusus, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan.
Secara keseluruhan, polisi pangkat AKP dan menjabat sebagai Kapolsek per bulan rata-rata bisa mendapatkan gaji sekitar Rp 8 juta, jika tanpa tunjangan khusus.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Deretan Gaji Pemain Timnas Indonesia, Siapa Terbesar Kantongi Cuan?
-
7 Pemain Timnas Indonesia dengan Gaji Terbesar, Didominasi dari Liga 1
-
Kronologi Tukang Bubur Ditipu Mantan Kapolsek Rp 310 Juta, Berawal Ingin Anak Jadi Polisi
-
Peran Eks Kapolsek Di Cirebon Tipu Tukang Bubur Rp 325 Juta: Cuap-cuap Kasih Janji Masuk Polri, Tapi Bohong
-
Geger Tukang Bubur Ketipu Rp 310 Juta, Polri Imbau Masyarakat Tak Percaya Iming-iming Lolos Seleksi Bintara
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi