Suara.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth angkat bicara membela polemik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telepon Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ia menilai apa yang dilakukan Ganjar tak ada salahnya.
Menurut Kenneth, Ganjar hanya memanfaatkan koneksinya yang memiliki nomor ponsel pribadi Heru dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono. Dalam hal ini, Kenneth menggunakannya untuk menyampaikan langsung keluhan warga.
"Menurut saya semua masyarakat punya hak yang sama selagi punya koneksi (ke) Pj dan Sekda sah-dah aja dia nelepon," ujar Kenneth kepada wartawan, Selasa (27/6/2023).
"Orang complain menyampaikan keluh kesah dia harus memberikan solusi, kebetulan dia punya koneksi. Akhirnya punya solusi. Ini masalah keinginan dan keberuntungan menurut saya," katanya menambahkan.
Karena itu, apabila Bakal Calon Presiden lain, yakni Anies Baswedan dan Prabowo ingin melakukan tindakan serupa seperti Ganjar menelepon Heru Budi juga menurutnya tak ada salahnya.
"Kita juga harus support kayak pak Anies, AHY) (Agus Harimurti Yudhoyono), Prabowo kalau memang dalam kondisi seperti pak Ganjar dia hadir di sana, dia bisa menelepon pak Heru, pak Sekda dan tanggapannya baik ya, menurut saya sah-sah saja kok," ucapnya.
Karena itu, ia melihat polemik ini muncul lantaran subjektifitas tiap orang dalam melihat persoalan ini. Ia sendiri memandangnya sebagai bentuk pemberian solusi kepada masyarakat dan bukan politik.
"Kalau memang kita berjiwa besar sama-sama ingin gotong royong bangun Jakarta seharusnya pandangan dan pemikirannya jangan negatif dong," pungkasnya.
Ganjar Diingatkan Belum jadi Presiden
Baca Juga: Duduk Bersebelahan, Anies dan Ganjar Makan Siang Bareng di Fasiltas Kerajaan di Mina
Sebelumnya, Pengamat Politik Ujang Komaruddin menyesalkan tindakan Bakal Calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo yang menelpon Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Jakarta. Menurutnya, hal itu tidak pantas untuk dilakukan.
Menurutnya, memang tidak ada aturan yang melarang Ganjar untuk menelpon Heru di depan publik. Namun, apa yang dilakukan Ganjar dinilainya kurang beretika dan menimbulkan kesan cawe-cawe atau ikut campur.
"Memang tidak pas, tidak cocok, tidak elok dalam konteks itu. Ya boleh sih boleh saja, tetapi tadi ada kesan cawe-cawe," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (26/6/2023).
Apalagi, kata Ujang, Ganjar masih berstatus senagai Gubernur Jawa Tengah dan belum menjadi Presiden. Jika Presiden yang melakukannya, maka masih bisa diterima.
"Ada kesan perintah kepada Heru, padahal kan Ganjar juga gubernur setara gitu. Ganjar bukan presiden, masih capres, belum presiden kan begitu," jelasnya.
Jika memang Ganjar ingin merebut simpati masyarakat, maka seharusnya aduan itu disampaikan secara lewat surat menyurat secara tertutup. Agar nantinya aspirasi masyarakat bisa disampaikan tanpa menimbulkan kesan miring dari publik.
Berita Terkait
-
Duduk Bersebelahan, Anies dan Ganjar Makan Siang Bareng di Fasiltas Kerajaan di Mina
-
Anies dan Ganjar Bertemu di Makkah, Demokrat: Jadi Pengingat, Beda Pilihan Bukan Berarti Bermusuhan
-
Ganjar Dibully, Relawan Heran: Bantu Orang Aja Dijulidin, Apalagi Kalau Bikin Salah
-
Sama-Sama Maju Pilpres, Prabowo Harus Mundur dari Jabatannya Tapi Ganjar Tidak, Kenapa?
-
PKS Senang Anies dan Ganjar Bertemu di Makkah: Alhamdulillah Beri Pesan Baik untuk Pilpres
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO