Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan, penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) tetap akan dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Pernyataan tersebut ditegaskan Habiburokhman menjawab pertanyaan awak media soal peluang jika Partai Golkar bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dan menyodorkan cawapres.
"Penentuan cawapres tetap di Gus Muhaimin, Pak Prabowo," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Saat ditanya Golkar menyodorkan nama ketua umum partainya yakni Airlangga Hartarto sebagai cawapres Prabowo, Habiburokhman menjawab mungkin sudah diusulkan. Namun ia menegaskan, soal penentuan pasangan calon akan melihat dinamika lain.
"Mungkin sekali sudah disampaikan, tapi tentu diputuskan, sambil melihat dinamika lain, usulan-usulan lain. Nanti pada saatnya akan diumumkan," ungkapnya.
Sementara di sisi lain, ia menyampaikan, memang soal penentuan pasangan capres-cawapres terlihat rumit. Namun ia tetap percaya soal kedewasaan para elit politik.
"Jadi soal pilpres, capres cawapres ini sekarang aja kelihatan rumit ya, seolah-olah masing-masing ngotot, padahal kota percaya kedewasaan elite-elite kita," ujarnya.
"Kita tahu dua kali pemilu 2014 dan 2019, hal yang rumit pada akhirnya sederhana. 2014 itu yang usung pak Prabowo ada 5 partai parlemen, Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan PBB, PPP. Tetapi capres dan cawapresnya hanya dari 2 partai yaitu Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa," sambungnya.
Sebelumnya, Partai Golkar bakal menentukan arah dukungannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengungkap keputusan itu akan diambil dalam dua bulan mendatang.
Baca Juga: 'Alon-alon Asal Klakon', Prabowo Tak Mau Gegabah Pilih Sosok Cawapres
"Koalisi tetap masih sangat dinamis lah ya. Kami menunggu karena masih ada kurang lebih kalau kata ketua umum kami sih, dua bulan ini kami akan tentukan mau berkoalisi dengan siapa begitu," kata Nurul di Kompleks Parlemen, Selasa (27/6/2023).
Nurul mengaku kalau partai berlambang pohon beringin itu enggan buru-buru dalam memutuskan arah dukungannya.
"Jadi masih enggak mau buru-buru lah, tenang-tenang paling telat bulan Agustus lah," ucapnya.
Sejauh ini, sikap Partai Golkar masih begitu cair. Selain Golkar, ada PAN yang juga belum menentukan sikap di Pilpres 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Timnas Indonesia vs Timor Leste Sore Ini: Tim Garuda Diterpa Kabar Buruk
-
Soft Life Makin Populer: Saat Gen Z Lebih Pilih Hidup Tenang dan Seimbang
-
Bedak Shade Light Beige Cocok untuk Warna Kulit Apa? Ini 5 Rekomendasinya dari Produk Lokal
-
6 Daftar Mobil Listrik yang Dapat Subsidi Pemerintah, Terbaik untuk Libas Jalanan Kota
-
Profil Sitti Husniah Talenrang, Bupati Gowa yang Diperiksa Polisi Terkait Korupsi Seragam Sekolah
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG