Suara.com - Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni menampik isu yang menyebut pihaknya merekomendasikan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Pernyataan tersebut merupakan respons adanya wacana yang berembus di internal mengenai adanya dorongan agar partai berlambang beringin melakukan munaslub.
"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan Rekom yang berisi adanya desakan Munaslub, sama sekali tdk ada," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Jumat (14/7/2023).
Ganjar menduga, isu munaslub muncul karena ada pihak lain yang menunggangi hasil keputusan rapat pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar.
Dewan Pakar Partai Golkar, ditegaskan Ganjar, tidak memiliki kewenangan dan hak untuk mengkondisikan sebuah Munaslub.
"Itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sejumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi," kata Ganjar.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono buka suara ihwal adanya dorongan munaslub oleh sejulah eksponen partai berlambang pohong beringin tersebut.
Tanggapan Agung itu seiring ramainya wacana desakan munaslub yang dikaitkan dengan Dewan Pakar dan tiga poin rekomendasi mereka dari hasil rapat pada Minggu (9/7) di kediaman Agung.
Melalui keterangan tertulis, Agung menegaskan adanya rekomendasi dari Dewan Pakar semata untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada serta pemenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Disebut Cocok Gantikan Airlangga Jadi Ketum Golkar Jika Munaslub Digelar, Bamsoet: Ah Keliru Itu
Ia berujar isu penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar yang dikaitkan dengan rekomendasi Dewan Pakar merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu soliditas partai di bawah kepemimpinan Airlangga.
“Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesa dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub,” kata Agung, Kamis (13/7/2023).
Agung berpandangan isu Munaslub Partai Golkar sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin menggangu soliditas Partai Golkar.
"Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar," ujar Agung.
Padahal, lanjut Agung, Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub.
"Saya minta isu munaslub ini untuk dihentikan,” kata Agung.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung