Suara.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan bakal maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar yang baru, ketika masa jabatan Airlangga Hartarto habis di Tahun 2024 mendatang.
Kekinian, Bamsoet memang masih berstatus sebagai wakil ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Hal itu dia sampaikan usai awak media bertanya soal polemik isu Golkar bakal menggelar Munaslub dalam waktu dekat.
Awalnya, Bamsoet mengaku belum mendengar adanya pihak dari internal partai untuk mengusulkan menggelar Munaslub.
"Saya malah belum dengar. Ada munaslub ya? Belum, belum, karena munaslub ada mekanismenya," kata Bamsoet ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Ketika ditanya, namanya menjadi salah satu yang diusulkan menjadi Ketua Umum Golkar jika Munaslub digelar, Bamsoet buru-buru membantahnya.
"Ah keliru itu, hehehe," tuturnya.
Ia justru menegaskan memang ada ambisi untuk maju sebagai ketua umum Golkar. Namun, hal itu baru akan dilakukan pada 2024 ketika Golkar menggelar Munas secara resmi lantaran masa jabatan Airlangga sudah berakhir.
"Saya akan maju nanti pada saatnya, ketika betul-betul Munasnya terjadi, ya, sesuai dengan periodisasi yang ada periodesasi pilihan waktu yang ada, yang disepakati oleh seluruh stakeholders Partai Golkar sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemarin kan saya belum maju, saya membatalkan maju," katanya.
Bantah Ada Munaslub
Baca Juga: Golkar Duga Isu Munaslub Ditunggangi Kepentingan Pencapresan Seseorang
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono buka suara ihwal dorongan musyawarah nasional luar biasa atau munaslub oleh sejulah eksponen partai berlambang pohong beringin tersebut.
Tanggapan Agung itu disampaikan, seiring desakan munaslub yang dikaitkan dengan Dewan Pakar dan tiga poin rekomendasi mereka dari hasil rapat pada Minggu (9/7/2023) di kediaman Agung.
Melalui keterangan tertulisnya, Agung menegaskan, adanya rekomendasi dari Dewan Pakar semata untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada, serta pemenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilpres 2024.
Ia mengatakan, isu penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar yang dikaitkan dengan rekomendasi Dewan Pakar merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu soliditas partai di bawah kepemimpinan Airlangga.
"Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesa dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub," kata Agung, Kamis (13/7/2023).
Agung berpandangan isu Munaslub Partai Golkar sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin menggangu soliditas Partai Golkar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM