Suara.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengaku mendukung perbaikan pada Jakarta International Stadium (JIS) dan kawasan sekitarnya. Ia menilai revitalisasi akan membuat stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu lebih laku.
Gilbert mengatakan, JIS dibangun dengan dana pinjaman pemerintah pusat lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan BUMN PT SMI pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai Rp3,6 triliun. Sisanya, Rp900 miliar menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
"JIS harus dimanfaatkan dan utilitasnya dimaksimalkan. Operasional per tahun sekitar Rp80 miliar tidak akan sanggup ditutupi oleh PT Jakpro, mengingat beban PT Jakpro sendiri luar biasa besar karena banyaknya penugasan di era Anies Baswedan sebagai Gubernur," ujar Gilbert dalam keterangannya, Jumat (14/7/2023).
Program PEN dari pemerintah pusat dianggapnya telah memberi kemudahan kepada Pemprov DKI dalam pelunasan utang dengan masa pinjaman 8 tahun, masa tenggang 2 tahun dan hanya bayar cicilan pokok dengan bunga 0 persen untuk pinjaman I. Lalu bunga 5,66 persen per tahun selama 5 tahun dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman II.
Namun, nilai biaya cicilan oleh Pemprov DKI per tahun dalam 5 tahun pertama secara kasar tetap besar, yakni Rp543,9 miliar dan Rp307,5 miliar di 3 tahun berikutnya. Angka ini pun masih di luar bunga dan beban operasional JIS Rp80 miliar per tahun.
Biaya jumlah besar ini disebutnya akan menjadi beban bagi jajaran pemerintahan Gubernur setelah Anies. Karena itu, perlu pengoptimalan agar JIS bisa dipakai untuk kegiatan sepak bola.
"Artinya, setelah Anies sudah tidak jadi Gubernur, cicilan akan ditanggung oleh 2 Gubernur lagi, yakni Pj Gubernur dan Gubernur DKI hasil Pilkada 2024. Sementara, di sisi lain utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga," ucap Gilbert.
Keterlibatan pemerintah pusat dalam rencana pembenahan JIS disebutnya sebagai hal yang wajar. Mengingat, ada anggaran pemerintah pusat dari perbaikan tersebut.
Karena itu, Gilbert meminta segala pihak tak mengaitkan perbaikan JIS dengan isu politik.
Baca Juga: Anies Baswedan Trending di Twitter, Pegiat Sosial Media Maudy Asmara: Berkelas Bosque!
"Seharusnya semua pihak mendukung revitalisasi JIS melalui perbaikan yang hendak dikerjakan, bukan bermain seperti korban karena yang korban justru warga DKI akibat penggunaan anggaran yang tidak produktif untuk JIS bila tidak terpakai," pungkasnya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Resmi Jadi Tersangka Gara-gara JIS
-
Punya Gagasan Kementerian Perkotaan, Anies Baswedan Jiplak Konsep Negeri Vrindavan?
-
Anies Baswedan Ingin Bentuk Kementerian Perkotaan jika Jadi Presiden? Warganet: Terus Tugas Wali Kota Apa
-
Anies Baswedan Trending di Twitter, Pegiat Sosial Media Maudy Asmara: Berkelas Bosque!
-
PDIP Minta Audit Total Hingga Bentuk Pansus Jika Perlu Soal Pembangunan JIS, Chusnul Chotimah: Dukung Total!
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen
-
532 Ribu Tiket Kereta Lebaran Ludes Terjual, KAI Daop 1 Ingatkan Sisa Kursi Menipis
-
Bongkar Sindikat SMS Blast e-Tilang Palsu, Bareskrim: Dikendalikan WN China
-
PDIP Soroti "Rasa Keadilan" Dunia Pendidikan: Pegawai MBG Jadi PPPK, Guru-Dosen Masih Terabaikan