Suara.com - Plt Ketua Umum DPP PPP, M Mardiono, membantah adanya copot mencopot jabatan Wakil Menteri Agama RI yang sebelumnya diisi oleh kader PPP Zainut Tauhid dan kekinian diisi oleh kader PPP lainnya yakni Saiful Rahmat Dasuki.
Menurutnya, dalam kehidupan memang tak ada yang abadi. Sehingga pergeseran atau rolling jabatan merupakan hal yang wajar.
"Oh enggak ada copot-mencopot ya. Jadi kalau dalam jabatan kemudian rolling apa itu sudah menjadi keniscayaan ya. Dalam kehidupan ini, semua memang enggak ada yang abadi ya, saya sendiri juga mengalami itu," kata Mardiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Ia lantas mencontohkan bagaimana dirinya diberikan jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Jokowi. Namun karena dirinya harus menerima tugas sebagai Plt Ketum PPP maka jabatan Wantimpres dicopot.
"Kalau saya dulu saya diberi tugas amanah oleh negara Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada saya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Kesra karena undang-undang tidak memperkenankan hal itu," tuturnya.
"Ya saya kemudian saya mundur mengundurkan diri dan saya diberikan jabatan lain yang masih diizinkan oleh undang-undang," sambungnya.
Untuk itu, ia menekankan, pergantian jabatan merupakan keniscayaan yang harus dipatuhi. Terlebih hal itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Jadi ya itu keniscayaan bagi anak-anak bangsa kita senantiasa patuh mengikuti prerogratif bapak presiden," pungkasnya.
Pelantikan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Wakil Menteri Desa PDTT (Wamendes) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Budi Arie Setiadi menggantikan posisi Johnny G Plate yang diberhentikan Jokowi karena menjadi tersangka kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Selain Budi, Jokowi juga melantik Prof Paiman Raharjo sebagai Wamendes. Kemudian Nezar Patria sebagai Wamenkominfo, Pahala Mansury sebagai Wamenlu, Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wamenag dan Rosan Roeslani sebagai Wamen BUMN.
Berita Terkait
-
Dua Kader PPP Dilantik Presiden jadi Wamenag dan Anggota Wantimpres, Mardiono: Hak Prerogratif Presiden
-
Ogah Ikut ke PPP, Staf Pribadi Sandiaga Uno Pilih Gabung Perindo: Beda Partai Bukan Berarti...
-
Mardiono Instruksikan Kader Sosialisasikan Ganjar Capres Dan Sandiaga Cawapres
-
Targetkan Elektabilitas Ganjar Naik dalam Tujuh Bulan, PPP Sebut Sosok Cawapres Jadi Salah Satu Faktor Penentu
-
Justru Ngotot Pasang Prabowo jadi Cawapres Ganjar, PPP: Gak Pernah Ada Rumus Prabowo-Ganjar!
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka