Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menyayangkan tragedi Kudatuli 27 Juli 1996 tak masuk dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat. Menurutnya, kasus tersebut tetap dibuka untuk diusut dan diperjuangkan.
Hal itu disampaikan Ribka saat menjadi pembicara dalam acara Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 yang digelar di Kantor DPP PDI Perjungan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023). Ribka sendiri menjadi saksi pada saat tragedi Kudatuli terjadi.
Ribka mengatakan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lewat Rakernas partai sudah memerintahkan agar kasus Kudatuli tak ditutup.
Namun yang jadi persoalan, kata dia, peristiwa Kudatuli tak dimasukan dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat hingga pemerintahan Presiden Jokowi.
"Cuma persoalannya keluhannya ini supaya kita juga mengusulkan ke pemerintah terutama pak Jokowi. Kemarin menyakitkan juga pas diumumkan bahwa kasus 27 Juli tidak dikategorikan pelanggaran ham berat," kata Ribka.
Menurutnya, tak ada alasan untuk tidak memasukan kasus Kudatuli dalam kasus pelanggaran HAM berat. Pasalnya kekinian juga masih banyak versi soal jumlah korban dalam peristiwa tersebut.
"Korbannya aja masih variatif lho ada yang bilang 5, 14, ada 104. Rupanya tadi Usman bilang tergantung pemeriksaan yang mana," tuturnya.
Lebih lanjut, Ribka menyampaikan, PDIP sendiri setiap tahunnya dalam peringatan Kudatuli selalu menggelar doa hingga tabur bunga sebagai bentuk perlawanan.
Ia mengingatkan, jika tak ada peristiwa Kudatuli tidak akan ada reformasi hingga Jokowi tak akan bisa jadi presiden seperti kekinian.
Baca Juga: Disinggung Megawati Soekarnoputri Mengenai Jalan Politik, Khofifah: Beliau Sedang Cerita Demokrasi
"Karena kalau tidak ada peristiwa 27 Juli tidak ada reformasi. Kalau tidak ada 27 Juli tidak ada Jokowi jadi presiden. Tidak ada 27 Juli tidak ada anak buruh jadi bupati. Karena 27 juli itu tonggak reformasi," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Disinggung Megawati Soekarnoputri Mengenai Jalan Politik, Khofifah: Beliau Sedang Cerita Demokrasi
-
Ribka PDIP Sindir Rekannya di Tragedi Kudatuli: Dulu Lawan Setengah Mati Si Penculik, Kini Dipuji Tokoh Nasionalis
-
Sebut Tragedi Kudatuli Pelanggaran HAM Paling Brutal, Usman Hamid Dorong Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan