Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menyayangkan tragedi Kudatuli 27 Juli 1996 tak masuk dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat. Menurutnya, kasus tersebut tetap dibuka untuk diusut dan diperjuangkan.
Hal itu disampaikan Ribka saat menjadi pembicara dalam acara Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 yang digelar di Kantor DPP PDI Perjungan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023). Ribka sendiri menjadi saksi pada saat tragedi Kudatuli terjadi.
Ribka mengatakan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lewat Rakernas partai sudah memerintahkan agar kasus Kudatuli tak ditutup.
Namun yang jadi persoalan, kata dia, peristiwa Kudatuli tak dimasukan dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat hingga pemerintahan Presiden Jokowi.
"Cuma persoalannya keluhannya ini supaya kita juga mengusulkan ke pemerintah terutama pak Jokowi. Kemarin menyakitkan juga pas diumumkan bahwa kasus 27 Juli tidak dikategorikan pelanggaran ham berat," kata Ribka.
Menurutnya, tak ada alasan untuk tidak memasukan kasus Kudatuli dalam kasus pelanggaran HAM berat. Pasalnya kekinian juga masih banyak versi soal jumlah korban dalam peristiwa tersebut.
"Korbannya aja masih variatif lho ada yang bilang 5, 14, ada 104. Rupanya tadi Usman bilang tergantung pemeriksaan yang mana," tuturnya.
Lebih lanjut, Ribka menyampaikan, PDIP sendiri setiap tahunnya dalam peringatan Kudatuli selalu menggelar doa hingga tabur bunga sebagai bentuk perlawanan.
Ia mengingatkan, jika tak ada peristiwa Kudatuli tidak akan ada reformasi hingga Jokowi tak akan bisa jadi presiden seperti kekinian.
Baca Juga: Disinggung Megawati Soekarnoputri Mengenai Jalan Politik, Khofifah: Beliau Sedang Cerita Demokrasi
"Karena kalau tidak ada peristiwa 27 Juli tidak ada reformasi. Kalau tidak ada 27 Juli tidak ada Jokowi jadi presiden. Tidak ada 27 Juli tidak ada anak buruh jadi bupati. Karena 27 juli itu tonggak reformasi," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Disinggung Megawati Soekarnoputri Mengenai Jalan Politik, Khofifah: Beliau Sedang Cerita Demokrasi
-
Ribka PDIP Sindir Rekannya di Tragedi Kudatuli: Dulu Lawan Setengah Mati Si Penculik, Kini Dipuji Tokoh Nasionalis
-
Sebut Tragedi Kudatuli Pelanggaran HAM Paling Brutal, Usman Hamid Dorong Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Kerry Riza Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT