Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menyayangkan tragedi Kudatuli 27 Juli 1996 tak masuk dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat. Menurutnya, kasus tersebut tetap dibuka untuk diusut dan diperjuangkan.
Hal itu disampaikan Ribka saat menjadi pembicara dalam acara Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 yang digelar di Kantor DPP PDI Perjungan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023). Ribka sendiri menjadi saksi pada saat tragedi Kudatuli terjadi.
Ribka mengatakan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lewat Rakernas partai sudah memerintahkan agar kasus Kudatuli tak ditutup.
Namun yang jadi persoalan, kata dia, peristiwa Kudatuli tak dimasukan dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat hingga pemerintahan Presiden Jokowi.
"Cuma persoalannya keluhannya ini supaya kita juga mengusulkan ke pemerintah terutama pak Jokowi. Kemarin menyakitkan juga pas diumumkan bahwa kasus 27 Juli tidak dikategorikan pelanggaran ham berat," kata Ribka.
Menurutnya, tak ada alasan untuk tidak memasukan kasus Kudatuli dalam kasus pelanggaran HAM berat. Pasalnya kekinian juga masih banyak versi soal jumlah korban dalam peristiwa tersebut.
"Korbannya aja masih variatif lho ada yang bilang 5, 14, ada 104. Rupanya tadi Usman bilang tergantung pemeriksaan yang mana," tuturnya.
Lebih lanjut, Ribka menyampaikan, PDIP sendiri setiap tahunnya dalam peringatan Kudatuli selalu menggelar doa hingga tabur bunga sebagai bentuk perlawanan.
Ia mengingatkan, jika tak ada peristiwa Kudatuli tidak akan ada reformasi hingga Jokowi tak akan bisa jadi presiden seperti kekinian.
Baca Juga: Disinggung Megawati Soekarnoputri Mengenai Jalan Politik, Khofifah: Beliau Sedang Cerita Demokrasi
"Karena kalau tidak ada peristiwa 27 Juli tidak ada reformasi. Kalau tidak ada 27 Juli tidak ada Jokowi jadi presiden. Tidak ada 27 Juli tidak ada anak buruh jadi bupati. Karena 27 juli itu tonggak reformasi," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Disinggung Megawati Soekarnoputri Mengenai Jalan Politik, Khofifah: Beliau Sedang Cerita Demokrasi
-
Ribka PDIP Sindir Rekannya di Tragedi Kudatuli: Dulu Lawan Setengah Mati Si Penculik, Kini Dipuji Tokoh Nasionalis
-
Sebut Tragedi Kudatuli Pelanggaran HAM Paling Brutal, Usman Hamid Dorong Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional