Suara.com - Ada momen menarik yang terjadi saat sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan atau kasus 'Lord' Luhut, Senin (31/7/2023).
Terdakwa Haris Azhar meminta Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana untuk minum lantaran terbatuk-batuk ketika memimpin persidangan.
Berawal saat Haris mengajukan permohonan kepada majelis hakim mengenai berapa orang saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan.
Haris memohon supaya jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan supaya pihaknya bisa mempersiapkan saksi atau ahli yang akan dihadirkan di persidangan.
"Mungkin bisa diberi tahu kepada kami dari JPU masih ada berapa saksi lagi dan butuh waktu berapa lama. Tidak hanya soal kami juga sedang mempersiapkan saksi-saksi dan pembuktian dari kami, tapi juga untuk kita lebih efektif dan efisien," kata Haris.
Terdakwa lainnya, Fatia Maulidiyanty kemudian juga memohon agar pihaknya diberikan porsi yang sama sewaktu menghadirkan saksi dan ahli.
"Menambahkan majelis, ketika ahli dari JPU sudah mendapatkan beberapa kali toleransi dan harapannya ketika kita menghadirkan saksi dan ahli juga diberikan hak yang sama," ucap Fatia.
Mendengar hal itu, Hakim Cokorda hendak menanggapi permohonam tersebut. Pada momen ini lah, Hakim Cokorda batuk yang kemudiam ditimpali Haris Azhar.
"Kami mungkin minta...," ujar Hakim Cokorda terpotong karena batuk-batuk.
Baca Juga: Soal Jadi Ketum Golkar, Luhut Binsar : Kalau Didukung, Mau
"Minum dulu saksi hem, apa Pak Hakim, mungkin mau minum dulu," kata Haris.
Hakim Cokorsa mengaku sedang dalam kondisi meriang. Oleh sebab itu, ia terbatuk-batuk saat memberikan tanggapan.
"Ini saya memang kondisi kurang bagus, ya, agak sedikit batuk sama meriang ya. Ya maaf, maaf agak terbata-bata ngomong terputus-terputus," jelas Hakim Cokorda.
Dakwaan Jaksa
Dalam sidang ini, Haris dan Fatia didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa.
Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.
Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.
Haris dan Fatia didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di-juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Berita Terkait
-
Jenderal TNI Bintang Dua Batal Bersaksi di Sidang Haris-Fatia Hari Ini, Pengunjung Riuh: Huuu Pecat Jaksa!
-
Luhut Bilang Hubungan Indonesia-China Seperti Sahabat, Ini Penjelasannya
-
Ketar-ketir Parkir Devisa Hasil Ekspor, Menko Luhut Semprot Pengusaha
-
Luhut Ngaku Bersedia Jadi Ketum Golkar, Ini Syaratnya
-
Soal Jadi Ketum Golkar, Luhut Binsar : Kalau Didukung, Mau
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis
-
Kisah Yunita Bangun Dear June Official, Dari Satu Penjahit Hingga Tembus Pasar Singapura
-
Rantai Hingga Alat Bor Jadi Bukti, Ini Sederet Alat Siksa Penyekapan di Percetakan Senen