Suara.com - Pemerintah Indonesia kembali menghadapi permasalahan soal jual beli iPhone ilegal. Hal ini pun berkaitan dengan legalitas International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang wajib diketahui oleh setiap pemilik ponsel.
Baru-baru ini, pihak Bareskrim Mabes Polri mengungkap adanya kasus IMEI ilegal di Indonesia dengan jumlah fantastis, yakni sekitar 191 ribu pengguna IMEI ilegal di Indonesia.
Jumlah yang cukup besar itu membuat Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian, yang berwenang atas penggunaan IMEI di Indonesia kalang-kabut.
Buntutnya, pihak Bareskrim Mabes Polri mengungkap akan men-shutdown atau memblokir ratusan ribu ponsel yang kebanyakan adalah iPhone tersebut agar tidak bisa digunakan lagi secara ilegal di Indonesia.
"Yang pasti, nanti kedepannya kami akan melakukan shut down terhadap 191 ribu handphone," ungkap Dirtipidsiber Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Adi Vivid dalam jumpa pers pada Jumat (27/07/2023) kemarin.
Rencana Bareskrim itu sontak mencuri perhatian masyarakat dan membuat banyak orang cemas.
Kasus IMEI ilegal sendiri bukan pertama kali terjadi. Maraknya kasus itu akhirnya membuat pihak Polri akan menindaktegas segala pelanggaran soal legalitas penggunaan perangkat di Indonesia.
Lalu, apa sebenarnya IMEI tersebut? Simak inilah selengkapnya.
IMEI atau International Mobile Equipment Identity adalah salah satu nomor registrasi yang dimiliki setiap perangkat ponsel sebagai 'identitas' dari perangkat tersebut agar bisa mengakses jaringan seluler.
Baca Juga: Promosikan iPhone saat Tampil di Panggung, NewJeans Banjir Kritikan
IMEI berbentuk nomor internasional yang dibuat oleh Global System for Mobile Association di setiap perangkat ponsel Android maupun iPhone.
Agar bisa mengakses jaringan seluler di Indonesia, setiap pengguna wajib mengetahui setiap IMEI di perangkat mereka. Selain itu, pengguna juga harus mengecek legalitas penggunaan IMEI di perangkat mereka melalui pengecekan di situs milik Kementerian Perindustrian.
Dalam beberapa kasus, banyak orang Indonesia yang tidak mengetahui pentingnya mengecek IMEI tersebut. Akibatnya, mereka kebingungan saat terjadi pembatasan bahkan pemblokiran akses, sehingga menyulitkan para pengguna.
Apabila pengecekan dan IMEI di perangkat tidak muncul di situs Kementerian Perindustrian, maka pengguna bisa mendaftarkan IMEI tersebut melalui konter pendaftaran IMEI yang biasanya berada di pelabuhan atau bandara.
Kasus IMEI ilegal ini pun kini ditangani oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Dugaan adanya jual beli perangkat secara ilegal pun masih diinvestigasi.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Promosikan iPhone saat Tampil di Panggung, NewJeans Banjir Kritikan
-
Ngaku Kiriman Ortu di Jakarta, Gadis Cantik di Sukabumi jadi Bandar Obat Dextro, Tramadol hingga Hexymer
-
Rugikan Negara Rp 353 M, Bareskrim Tetapkan ASN Kemenperin dan Bea Cukai Tersangka Kasus Pendaftaran IMEI Ilegal
-
Polri Dalami Dugaan Praktik Bisnis Senpi Ilegal di Balik Peristiwa Tertembaknya Bripda Ignatius Dwi Frisco
-
Polda Jambi Amankan 2 Truk Bawa 24.000 Liter BBM Ilegal, 4 Orang Ditahan
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta