Suara.com - Inisiator Generasi Muda Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab, dipanggil dewan etik DPP Partai Golkar untuk diklarifikasi terkait acara diskusi GMPG dengan tema 'Selamatkan Partai Golkar' di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023) beberapa hari lalu.
Sirajuddin usai diklarifikasi menyampaikan, jika pihaknya membantah kalau GMPG terlibat untuk mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
"Dewan etik menyampaikan kepada kita, beberapa pernyataan atau klarifikasi berkaitan dengan isu-isu munaslub yang berkembang. Kami meluruskan GMPG secara substansial tidak masuk dalam wilayah tentang Munaslub," kata Sirajuddin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (4/8/2023).
Menurutnya, GMPG hanya ingin mengawal agar Partai Golkar fokus menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
"Karena ada tanggung jawab moral kita. Karena ada tanggung jawab moral kita sebagai anak muda partai Golkar ingin memastikan partai Golkar ini terus ada. Kalau ibarat kata itu 'kalau republik ini ada 1000 tahun ya kita berharap Golkar pun bisa hidup juga selama 1000 tahun itu," tuturnya.
Untuk itu lah, kata dia, pihaknya berani menggelar acara diskusi dengan tema tersebut. Apalagi, kata dia, Golkar diterpa isu Airlangga Hartarto terbelit kasus hukum di Kejaksaan Agung.
"Nah itulah pentingnya kami melakukan sebuah langkah diskusi, membicarakan tentang bagaimana Golkar yang hari ini diterpa isu tentang korupsi yang dialami ketua umum kami," ujarnya.
"Jadi kita tidak masuk dalam wilayah pertarungan ataupun wilayah perebutan kekuasaan di pucuk pimpinan partai Golkar. Tapi GMPG fokus terhadap agenda yang di depan mata yang harus dijalani partai Golkar tentang Pemilu legislatif yang nanti akan dilaksanakan di februari 2024," sambungnya.
Lebih lanjut, Sirajuddin mengaku diklarifikasi selama kurang lebih 2 jam oleh dewan etik DPP Partai Golkar, selain itu dirinya diberondong puluhan pertanyaan. Ia mengaku tak diberikan sanksi
Baca Juga: Akbar Tandjung Minta Kader Solid Dukung Airlangga, Tolak Ajakan Munaslub
"Dewan etik hanya menyampaikan secara tertulis yang ada dalam aturan dewan etik itu. Pembicaraan tentang sanski tidak ada," ujarnya.
Sementara itu, dalam agenda tersebut dirinya juga menyampaikan kasus persekusi yang terjadi saat acara diskusi GMPG akan dimulai kala itu. Bahkan aksi tersebut, sejumlah jurnalis menjadi korban.
"Tadi beberapa poin yang penting kita diskusikan dengan dewan etik partai Golkar yang berkaitan acara GMPG. Yang tegas saya sampaikan kepada dewan etik adalah menyayangkan prilaku premanisme dan kekerasan yang kita anggap itu mencoreng daripada nilai-nilai yang selama dianut partai Golkar," tuturnya.
"Apalagi tindakan kekerasan itu yang menjadi korban teman-teman jurnalis yang seharusnya jurnalis itu menurut UU, dilindungi. Tidak boleh mengalami kekerasan baik fisik maupun non fisik. Karena jurnalis itu diatur sendiri oleh UU," sambungnya.
Berita Terkait
-
Ditandatangani Akbar Tandjung, Dewan Kehormatan Partai Golkar Tegaskan Setop Wacana Munaslub
-
ARB, Akbar Tandjung Dan Agung Laksono Sepakat Tolak Munaslub Golkar
-
Akbar Tandjung Minta Kader Solid Dukung Airlangga, Tolak Ajakan Munaslub
-
Sejumlah DPD Golkar Dorong Airlangga Merapat ke Koalisi KIR, Prabowo Senang: Ya Alhamdulillah
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123