Suara.com - Inisiator Generasi Muda Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab, dipanggil dewan etik DPP Partai Golkar untuk diklarifikasi terkait acara diskusi GMPG dengan tema 'Selamatkan Partai Golkar' di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023) beberapa hari lalu.
Sirajuddin usai diklarifikasi menyampaikan, jika pihaknya membantah kalau GMPG terlibat untuk mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
"Dewan etik menyampaikan kepada kita, beberapa pernyataan atau klarifikasi berkaitan dengan isu-isu munaslub yang berkembang. Kami meluruskan GMPG secara substansial tidak masuk dalam wilayah tentang Munaslub," kata Sirajuddin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (4/8/2023).
Menurutnya, GMPG hanya ingin mengawal agar Partai Golkar fokus menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
"Karena ada tanggung jawab moral kita. Karena ada tanggung jawab moral kita sebagai anak muda partai Golkar ingin memastikan partai Golkar ini terus ada. Kalau ibarat kata itu 'kalau republik ini ada 1000 tahun ya kita berharap Golkar pun bisa hidup juga selama 1000 tahun itu," tuturnya.
Untuk itu lah, kata dia, pihaknya berani menggelar acara diskusi dengan tema tersebut. Apalagi, kata dia, Golkar diterpa isu Airlangga Hartarto terbelit kasus hukum di Kejaksaan Agung.
"Nah itulah pentingnya kami melakukan sebuah langkah diskusi, membicarakan tentang bagaimana Golkar yang hari ini diterpa isu tentang korupsi yang dialami ketua umum kami," ujarnya.
"Jadi kita tidak masuk dalam wilayah pertarungan ataupun wilayah perebutan kekuasaan di pucuk pimpinan partai Golkar. Tapi GMPG fokus terhadap agenda yang di depan mata yang harus dijalani partai Golkar tentang Pemilu legislatif yang nanti akan dilaksanakan di februari 2024," sambungnya.
Lebih lanjut, Sirajuddin mengaku diklarifikasi selama kurang lebih 2 jam oleh dewan etik DPP Partai Golkar, selain itu dirinya diberondong puluhan pertanyaan. Ia mengaku tak diberikan sanksi
Baca Juga: Akbar Tandjung Minta Kader Solid Dukung Airlangga, Tolak Ajakan Munaslub
"Dewan etik hanya menyampaikan secara tertulis yang ada dalam aturan dewan etik itu. Pembicaraan tentang sanski tidak ada," ujarnya.
Sementara itu, dalam agenda tersebut dirinya juga menyampaikan kasus persekusi yang terjadi saat acara diskusi GMPG akan dimulai kala itu. Bahkan aksi tersebut, sejumlah jurnalis menjadi korban.
"Tadi beberapa poin yang penting kita diskusikan dengan dewan etik partai Golkar yang berkaitan acara GMPG. Yang tegas saya sampaikan kepada dewan etik adalah menyayangkan prilaku premanisme dan kekerasan yang kita anggap itu mencoreng daripada nilai-nilai yang selama dianut partai Golkar," tuturnya.
"Apalagi tindakan kekerasan itu yang menjadi korban teman-teman jurnalis yang seharusnya jurnalis itu menurut UU, dilindungi. Tidak boleh mengalami kekerasan baik fisik maupun non fisik. Karena jurnalis itu diatur sendiri oleh UU," sambungnya.
Berita Terkait
-
Ditandatangani Akbar Tandjung, Dewan Kehormatan Partai Golkar Tegaskan Setop Wacana Munaslub
-
ARB, Akbar Tandjung Dan Agung Laksono Sepakat Tolak Munaslub Golkar
-
Akbar Tandjung Minta Kader Solid Dukung Airlangga, Tolak Ajakan Munaslub
-
Sejumlah DPD Golkar Dorong Airlangga Merapat ke Koalisi KIR, Prabowo Senang: Ya Alhamdulillah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo