Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Muzani meyakini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bakal mendukung calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan PSI yang bakal tegak lurus dengan pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tegak lurus sama pak Jokowi berarti ya kira-kira PSI insyaAllah dukung pak Prabowo," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Kemudian, Muzani tidak menampik kalau kehadiran Prabowo dan jajaran Partai Gerindra ke markas PSI beberapa waktu lalu untuk mendapatkan dukungan di Pilpres 2024.
"Kedatangan kami ke PSI harapannya PSI bisa memberikan support dukungan bagi pencalonan pak Prabowo sebagai calon presiden," ujarnya.
Dengan membawa harapan tersebut, Gerindra lantas berharap partai yang diketuai Giring Ganesha itu juga bakal mendukung Prabowo di 2024.
Ia kemudian memberikan kode PSI bakal segera menetukan di Pilpres 2024 apakah tetap mendukung Ganjar Pranowo bareng PDIP atau berubah haluan dukung Prabowo.
"Mudah-mudahan kami tidak bertepuk sebelah tangan. Pada waktu yang tidak terlalu lama PSI akan segera mengambil keputusan tentang calon presiden yang akan diusungnya," tuturnya.
PSI Tergantung Jokowi
Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Grace Natalie, menegaskan terkait dengan arah dukungan pihaknya di Pilpres 2024 akan tegak lurus dengan arahan Presiden Jokowi.
Menurutnya, Jokowi akan menjadi kompas untuk PSI menentukan sikapnya.
"Tadi seperti yang saya bilang, PSI tegak lurus Pak Jokowi. Bukan manut apa aja kata Pak Jokowi, dalam kata ngebebek itu enggak," kata Grace usai dikunjungi Prabowo Subianto di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (3/8/2023).
Ia menegaskan, bahwa pihaknya ingin melihat adanya keberlanjutan terhadap apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi selama menjabat.
Untuk itu, kata dia, Jokowi akan menjadi penunjuk arah bagi PSI dalam menentukan arah dukungan di Pilpres 2024.
"Jadi, kompas kami hari ini dalam menentukan dukungan adalah Pak Jokowi," ujarnya.
Berita Terkait
-
Giring Beri Kode Bakal Ada Pengumuman Besar Siang Ini, PSI Dukung Prabowo si Pemilik Kode Khusus 08?
-
Bukan Ganjar Pranowo, Relawan Jokowi se-Jawa Timur Dukung Prabowo di Pilpres 2024
-
Deklarasi Dukungan Partai Gelora ke Prabowo Tinggal Tunggu Kesepakatan Waktu
-
Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres di MK, Prabowo: Jangan Lihat Usia Lah, Banyak Pemimpin di Dunia Muda
-
Sindir Soal Kesetiaan Gerindra di Koalisi, Waketum PKB: "Lu 11 Aku 12, Lu Nggak Jelas, Gua Lepas"
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran