Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026

Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan anggaran bantuan kedaruratan senilai Rp13,7 miliar untuk penanganan korban bencana alam di berbagai daerah selama Januari 2026. Dana tersebut digunakan untuk merespons puluhan kejadian bencana yang terjadi sejak awal tahun.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, alokasi anggaran itu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana di wilayah terdampak.

"Total untuk bantuan kedaruratan pada bulan Januari tahun 2026 sebanyak Rp13.759.508.626," kata Agus Jabo Priyono dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Baznas dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan catatan Kemensos, sepanjang periode 1 Januari hingga 1 Februari 2026 terdapat 37 titik kejadian bencana alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kemensos sejak awal tahun 2026 ini sampai tanggal 1 Februari, mencatat ada 37 titik kejadian bencana alam yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Bencana tersebut melanda sedikitnya 16 provinsi dengan jumlah warga terdampak mencapai ratusan ribu jiwa. Rinciannya, sebanyak 110.509 jiwa terdampak banjir, 5.234 jiwa terdampak banjir bandang, serta 380 jiwa terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Selain itu, 19.656 jiwa tercatat terdampak banjir dan tanah longsor.

Sementara itu, kejadian kebakaran mengakibatkan 11 jiwa terdampak. Adapun bencana tanah longsor berdampak pada 113 jiwa, sedangkan kombinasi tanah longsor dan angin puting beliung menyebabkan 1.485 jiwa terdampak.

Dalam periode yang sama, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam tercatat sebanyak 50 orang, sementara korban luka mencapai 109 jiwa.

"Sedangkan korban terdampak ada 145.538 jiwa dan untuk rumah yang terdampak sebanyak 26.207 unit," kata Agus.

Baca Juga: Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama

Pemerintah memastikan penyaluran bantuan kedaruratan terus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi untuk meminimalkan dampak bencana serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Antara