- Wamensos Agus Jabo memaparkan 37 titik bencana alam terjadi Januari–awal Februari 2026 kepada Komisi VIII DPR RI.
- Bencana melanda 16 provinsi dan 36 kabupaten/kota, didominasi banjir dengan ratusan ribu jiwa terdampak.
- Total bantuan kedaruratan sebesar Rp13,76 miliar telah disalurkan Kementerian Sosial untuk penanganan korban terdampak.
Suara.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo, mengungkapkan data signifikannya kejadian bencana alam yang melanda Indonesia di pembukaan tahun 2026.
Hal itu disampaikan Agus dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Agus memaparkan bahwa sepanjang Januari hingga awal Februari 2026, tercatat puluhan titik bencana tersebar di berbagai wilayah.
"Penanganan 34 kejadian bencana di awal tahun 2026. Jadi Kemensos di awal tahun 2026 ini sampai tanggal 1 Februari kemarin, kita mencatat ada 37 titik kejadian bencana alam yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Agus di hadapan anggota dewan.
Paparan tersebut merinci bahwa sebaran bencana mencakup wilayah yang cukup luas, menyentuh belasan provinsi di tanah air.
"Daerah terdampak untuk Januari 2026, ada 16 provinsi, terus kemudian untuk kabupaten atau kota ada di 36 titik," kata dia.
Banjir menjadi jenis bencana yang paling mendominasi dengan jumlah warga terdampak mencapai ratusan ribu jiwa.
Agus merinci dampak per jenis bencana sebagai berikut: banjir (110.509 jiwa), banjir bandang (5.234 jiwa), banjir bandang dan tanah longsor (380 jiwa), banjir dan tanah longsor (19.656 jiwa).
Selain itu, tercatat pula dampak dari kebakaran (11 jiwa), tanah longsor (113 jiwa), serta kombinasi tanah longsor dan angin puting beliung (1.485 jiwa).
Baca Juga: Anggaran Bencana Dipangkas Drastis, Legislator PDIP Ini Desak Kemensos Tinjau Ulang
Secara akumulatif, dampak kemanusiaan dan kerusakan fisik akibat rentetan bencana selama Januari 2026 tersebut tergolong masif.
"Dampak dari bencana Januari 2026, itu meninggal yang sudah terdata ada sekitar 50 jiwa, kemudian yang terluka ada 109 jiwa, sedangkan korban terdampak ada 145.538 jiwa. Sedangkan untuk rumah yang terdampak sebanyak 26.207," jelasnya.
Guna menangani situasi darurat tersebut, Kementerian Sosial telah menyalurkan dana bantuan kedaruratan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban di berbagai daerah terdampak.
"Sedangkan total untuk bantuan kedaruratan pada bulan Januari tahun 2026 sebanyak Rp13.759.508.626," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bencana Pergerakan Tanah Rusak Puluhan Rumah di Kabupaten Bogor
-
Tak Lagi Musiman, Banjir Mulai Hantam Wilayah yang Dulu Dianggap Aman
-
Dua Hari, Lima Bencana Beruntun: BNPB Catat Longsor hingga Karhutla di Sejumlah Daerah
-
Anggaran Bencana Dipangkas Drastis, Legislator PDIP Ini Desak Kemensos Tinjau Ulang
-
Pembangunan Huntara Terus Dikebut, 4.263 Unit Rampung di 3 Provinsi Terdampak Bencana
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
Terkini
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg