Suara.com - Ketegangan terjadi dalam proses eksekusi putusan pengadilan negeri atas lahan di kawasan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (9/8/2023).
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dibentak oleh Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Kasmiri, saat datang ke lokasi ketika eksekusi dilakukan.
Kronologi kejadian
Adapun AKBP Toni Kasmiri membentak Armuji karena ia datang ke lokasi dengan membawa rombongan.
Politikus PDI Perjuangan itu juga dianggap akan menghalangi proses eksekusi terhadap 28 rumah yang ada di lokasi.
"Anda jangan menghalangi pemerintah, kenapa Bapak harus datang ke sini?" ucap Toni kepada Armuji ketika itu.
Dianggap menghalangi eksekusi, Armuji mencoba menjelaskan perihal kedatangannya. Namun AKBP Toni tetap mencecarnya dengan nada tinggi.
Kepada Armuji, AKBP Toni sempat menanyakan apakah kedatangan Wakil Wali Kota Surabaya itu untuk memprovokasi warga.
Ia juga meminta Armuji untuk menghargai putusan Pengadilan Negeri Surabaya, sebab menurutnya kepolisian hanya berusaha mengamankan eksekusi.
Baca Juga: Tabrakan Maut di Tol Depan Hotel Mangkuluhur Jaksel: HRS Tewas di TKP, Polisi Luka Parah
Tak hanya itu, seakan ingin memojokkan Armuji, AKBP Toni lantas mempertanyakan keberadaan Armuji ketika perkara sengketa lahan ini tengah bergulir di PN Surabaya.
Usai berdebat dengan AKBP Toni, Armuji bersama rombongan yang kebanyakan merupakan kader PDI Perjuangan lalu memilih meninggalkan lokasi eksekusi.
Armuji tegaskan tak ingin halangi eksekusi
Dua hari sebelum eksekusi dilakukan atau pada Senin, pada awak media Armuji mengaku baru mengetahui mengenai rencana eksekusi tersebut.
Hal itulah yang membuatnya baru hadir saat eksekusi dilakukan. Adapun kedatangannya di lokasi adalah untuk menyampaikan aspirasi warga kepada juru sita.
Ia mengatakan, warga bersedia meninggalkan lahan sengketa jika telah memperoleh tempat tinggal yang baru.
Berita Terkait
-
Tabrakan Maut di Tol Depan Hotel Mangkuluhur Jaksel: HRS Tewas di TKP, Polisi Luka Parah
-
Massa KASBI Protes Belasan Bus Dicegat Polisi di Simpang Semanggi: Yang Bikin Macet Bukan Buruh, Tapi Bapak Polisi!
-
Usai Aksi Sopir Bus TransJakarta Marahi Pemotor Lawan Arus Viral, Akses Masuk Jalur Busway Kini Dijaga Polisi
-
Wakil Wali Kota Surabaya Adu Mulut dengan Polisi Saat Eksekusi Rumah di Dukuh Pakis
-
Sudah Jalani Hukuman dan Akui Pencabulan Sebagai Kejahatan, Saipul Jamil Tak Terima Kasusnya Diungkit Dewi Perssik
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Sibuk Pasok Dapur MBG, Warga Desa Ini Lepas dari Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara