Suara.com - Ketegangan terjadi dalam proses eksekusi putusan pengadilan negeri atas lahan di kawasan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (9/8/2023).
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dibentak oleh Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Kasmiri, saat datang ke lokasi ketika eksekusi dilakukan.
Kronologi kejadian
Adapun AKBP Toni Kasmiri membentak Armuji karena ia datang ke lokasi dengan membawa rombongan.
Politikus PDI Perjuangan itu juga dianggap akan menghalangi proses eksekusi terhadap 28 rumah yang ada di lokasi.
"Anda jangan menghalangi pemerintah, kenapa Bapak harus datang ke sini?" ucap Toni kepada Armuji ketika itu.
Dianggap menghalangi eksekusi, Armuji mencoba menjelaskan perihal kedatangannya. Namun AKBP Toni tetap mencecarnya dengan nada tinggi.
Kepada Armuji, AKBP Toni sempat menanyakan apakah kedatangan Wakil Wali Kota Surabaya itu untuk memprovokasi warga.
Ia juga meminta Armuji untuk menghargai putusan Pengadilan Negeri Surabaya, sebab menurutnya kepolisian hanya berusaha mengamankan eksekusi.
Baca Juga: Tabrakan Maut di Tol Depan Hotel Mangkuluhur Jaksel: HRS Tewas di TKP, Polisi Luka Parah
Tak hanya itu, seakan ingin memojokkan Armuji, AKBP Toni lantas mempertanyakan keberadaan Armuji ketika perkara sengketa lahan ini tengah bergulir di PN Surabaya.
Usai berdebat dengan AKBP Toni, Armuji bersama rombongan yang kebanyakan merupakan kader PDI Perjuangan lalu memilih meninggalkan lokasi eksekusi.
Armuji tegaskan tak ingin halangi eksekusi
Dua hari sebelum eksekusi dilakukan atau pada Senin, pada awak media Armuji mengaku baru mengetahui mengenai rencana eksekusi tersebut.
Hal itulah yang membuatnya baru hadir saat eksekusi dilakukan. Adapun kedatangannya di lokasi adalah untuk menyampaikan aspirasi warga kepada juru sita.
Ia mengatakan, warga bersedia meninggalkan lahan sengketa jika telah memperoleh tempat tinggal yang baru.
Berita Terkait
-
Tabrakan Maut di Tol Depan Hotel Mangkuluhur Jaksel: HRS Tewas di TKP, Polisi Luka Parah
-
Massa KASBI Protes Belasan Bus Dicegat Polisi di Simpang Semanggi: Yang Bikin Macet Bukan Buruh, Tapi Bapak Polisi!
-
Usai Aksi Sopir Bus TransJakarta Marahi Pemotor Lawan Arus Viral, Akses Masuk Jalur Busway Kini Dijaga Polisi
-
Wakil Wali Kota Surabaya Adu Mulut dengan Polisi Saat Eksekusi Rumah di Dukuh Pakis
-
Sudah Jalani Hukuman dan Akui Pencabulan Sebagai Kejahatan, Saipul Jamil Tak Terima Kasusnya Diungkit Dewi Perssik
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik