Pro Kontra Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kini Jokowi Ingin Beri Subsidi

Suara.com - Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini telah rampung. Proyek yang mulai direalisasikan sejak tahun 2019 ini akhirnya berhasil melewati tahap uji coba. Rencananya, kereta cepat mulai beroperasi pada awal September 2023.

Presiden Jokowi pun optimis proyek ini akan mendukung mobilitas warga Jakarta-Bandung dan sekitarnya. Tak hanya itu, Jokowi juga mengungkap akan segera memberikan subsidi tarif kereta cepat kepada masyarakat.

Jokowi menjelaskan, subsidi akan diberikan sebagai pemicu minat masyarakat agar bisa memanfaatkan transportasi umum dengan baik.

"Apapun modanya, mau TransJakarta, KRL, atau LRT, bahkan MRT, apapun yang namanya kereta cepat itu semuanya harus ada subsidinya," ujar Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada Kamis (10/8/2023).

Namun, pernyataan Jokowi ini menimbulkan pro dan kontra. Tak hanya soal subsidi, sejak awal pembangunan proyek ini, pro dan kontra pun sudah muncul di masyarakat maupun kalangan pejabat. 

Nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sempat mengalami pembengkakan. Dari awal perkiraan biaya proyek Rp 86 triliun, kenyataannya pada tahun 2021, proyek ini membengkak menjadi Rp114,24 triliun karena terjadinya overrun. 

Selain itu, berbagai pihak juga menyayangkan proyek ini begitu cepat untuk direalisasikan dengan alasan mendukung mobilitas warga. Pasalnya, berbagai moda transportasi sudah banyak disediakan oleh pemerintah sebelumnya untuk menyambungkan antara Jakarta ke Bandung.

Sebut saja seperti kereta api komuter, travel, bus, dan kendaraan umum lain yang sudah menjadi andalan warga sekitar Jakarta-Bandung untuk mendukung aktivitas mereka.

Nilai proyek hingga triliunan rupiah tersebut pun dianggap bisa lebih dimanfaatkan untuk memperbaiki moda transportasi yang sudah ada sebelumnya.

Baca Juga: 7 Instruksi Jokowi Atasi Polusi Udara di Jakarta: Perintahkan Awasi PLTU, Kerja Hybrid

Kini, kontra kembali muncul pasca Jokowi mengumumkan akan memberikan subsidi tarif kereta cepat agar menarik minat masyarakat. Namun, hal ini dianggap tidak relevan oleh sebagian orang, mengingat proyek ini termasuk dalam kategori business to business, sehingga dikelola oleh swasta.

Proyek kereta cepat ini juga menjadi salah satu inisiasi proyek pembangunan nasional yang digagas untuk bisa mengurangi waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung.

Jika sebelumnya moda transportasi Jakarta- Bandung harus menempuh waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke tujuan, kini dengan kereta cepat setiap penumpang hanya perlu menempuh waktu 40 menit untuk sampai di tujuan.

Tak hanya itu, proyek kereta cepat ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan di jalan tol, maupun jalan lintas Jakarta-Bandung yang sering dikeluhkan oleh warga.

Kontributor : Dea Nabila