Suara.com - Juru Bicara Pemenangan partai Gerindra, Budi Djiwandono mengatakan bahwa pihaknya mengajak PDI Perjuangan untuk sama-sama menyukseskan program Food Estate atau lumbung pangan, meski Menhan Prabowo Subianto sebagai penanggungjawab.
Ia menjelaskan, program Food Estate merupakan program pemerintahan Presiden Jokowi sebagai solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Terlebih juga program itu untuk menjawab tantangan ke depan.
"Ya inikan program pemerintah Jokowi, di mana PDIP juga sahabat kita dalam kabinet pak Jokowi. Dan ke depan kita harus sama-sama mensukseskan program ini," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Menurutnya, persoalan pangan merupakan masalah paling mendasar bagi bangsa Indonesia.
"Karena ini adalah masalah yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, masalah perut, masalah hak masyarakat, rakyat untuk mendapatkan makan," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Budi, dalam menghadapi situasi geopolitik yang tak menentu diperlukan pangan yang berkecukupan.
"Untuk itu kita terus komunikasi, kita tetap bersatu, kita harus mensukseskan food estate ini," tuturnya.
Sindiran Hasto
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dana Rp 1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Dia mendorong temuan itu diproses secara hukum.
"Ya kejahatan sebagaimana disampaikan oleh PPATK harus diproses hukum, karena PPATK kan sebagai instrumen awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi melalui aliran dana yang terjadi. Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan," kata Hasto ditemui di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8).
Apalagi, kata dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menaruh perhatian terhadap isu lingkungan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya program merawat pertiwi.
Hasto lantas menyampaikan catatan yang dimiliki pihaknya terhadap apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Terutama soal program Food Estate atau pengembangan pangan yang disebutnya kekinian telah disalahgunakan.
"Mengapa kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan. Dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, PDIP dengan program merawat pertiwi menunjukan cara berpolitik yang baik. Ia lantas menyampaikan, dalam mencari pemimpin juga harus dilihat rekam jejaknya terhadap merawat pertiwi.
"Inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan, untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid