PDIP Minta Temuan PPATK Diproses Hukum, Gerindra Tegaskan Program Food Estate Bukan Kejahatan Lingkungan

Suara.com - Juru Bicara Pemenangan DPP Partai Gerindra, Budi Djiwandono, menegaskan jika program Food Estate atau lumbung pangan dimana Menhan Prabowo Subianto sebagai penanggung jawabnya bukan merupakan bentuk kejahatan lingkungan.

"Tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan saya kira itu tidak benar," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Ia menilai, justru adanya program tersebut sebagai solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Terlebih juga program itu untuk menjawab tantangan ke depan.

"Mengingat situasi dunia geopolitik ekonomi internasional yang serba tidak menentu ya. kita lihat gimana gejolak ini sangat mempengaruhi produktivitas lahan-lahan pertanian dalam negeri," tuturnya.

"Kita perlu inisiatif-inisiatif, gagasan untuk mewujudkan tantangan. Salah satu solusinya adalah food estate atau lumbung pangan," sambungnya.

Adapun terkait lahan yang disiapkan untuk program food estate, kata dia, merupakan lahan yang memang sudah ada kajiannya diberikan oleh Kementerian LHK.

"Untuk menjawab mungkin ada pihak-pihak yang menuduh bahwa ini terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa, lahan yang disiapkan di Kalimantan Tengah kurang lebih 6000 sekian hektar itu dulunya adalah hutan produksi, HPH, yang sudah lama tidak beraktivitas terbengkalai," ujarnya.

"Oleh sebab itu, oleh gagasan pak Prabowo untuk mewujudkan sebuah lumbung pangan untuk cadangan strategis, dalam hal ini komoditas singkong yang sangat penting untuk ada lahan yang disiapkan," imbuhnya.

Sindiran Hasto

Baca Juga: Duduk Perkara Hashim Adik Prabowo Dipolisikan Pendukung Jokowi, Ada Apa?

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dana Rp 1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Dia mendorong temuan itu diproses secara hukum.

"Ya kejahatan sebagaimana disampaikan oleh PPATK harus diproses hukum, karena PPATK kan sebagai instrumen awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi melalui aliran dana yang terjadi. Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan," kata Hasto ditemui di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

Apalagi, kata dia, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menaruh perhatian terhadap isu lingkungan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya program merawat pertiwi.

Hasto lantas menyampaikan catatan yang dimiliki pihaknya terhadap apa yang telah dilakukan Presiden RI Jokowi. Terutama soal program Food Estate atau pengembangan pangan yang disebutnya kekinian telah disalahgunakan.

"Maka kami, mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan. Dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, PDIP dengan program merawat pertiwi menunjukan cara berpolitik yang baik. Ia lantas menyampaikan, dalam mencari pemimpin juga harus dilihat rekam jejaknya terhadap merawat pertiwi.

"Inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan, untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," terangnya.