Suara.com - Lama tak muncul ke publik, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampil memberikan pidato di acara peresmian Museum dan Galeri SBY ANI.
Dalam pidatonya, SBY sempai menyinggung mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia dan lalu mengaitkannya dengan ajaran filsuf dari Italia, Noccolo Machiavelli.
Ia menyebut ajaran itu kerap kali diartikan sebagai cara menuju kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, sehingga tidak patut untuk dilakukan.
“Kita peduli dengan cara untuk mencapai suatu tujuan, kita tidak memilih cara yang tidak patut, seperti dikatakan oleh banyak orang yang mengikuti ajaran Machiavelli,” ujar SBY.
Entah ada hubungannya atau tidak, ketika SBY menjadi presiden Indonesia, kepemimpinannya kerap kali dihubung-hubungkan dengan ajaran tersebut.
Lantas seperti apa persisnya ajaran Machiavelli? Simak ulasan berikut ini.
Mengutip laman Sejarah.upi.id, dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Wawan Darmawan mengatakan, gagasan Machiavelli yang tertuang dalam bukunya yang berjudul The Prince, hampir seluruhnya brnuansa nefatif.
Buku tersebut adalah pemikiran Machiavelli mengenai seorang raja atau penguasa, serta cara-cara untuk memperoleh kekuasaan, yang dilakukan dengan segala cara.
“Banyak orang yang mencap tentang Machiavelli berisi 'the end justifies the means' atau tujuan menghalalkan cara, yang dipandang orang, bahwa hal itu tidak boleh melanggar moralitas dan agama,” tulis Wawan.
Baca Juga: SBY Resmikan Museum Kepresidenan Pertama di Asia, Berapa Nilainya?
Ia melanjutkan, menurut Machiavelli, cara-cara tersebut tak jadi soal bila digunakan, sepanjang untuk mencapai kekuasaan. Karena itu pula, tak sedikit orang yang memandang Machiavelli sebagai sosok yang penuh dengan aura negatif.
Seperti di antaranya pengatur siasat yang jahat, penjilat, penuh kekejaman bahkan penuh tipuan dalam mengejar kekuasaan.
Wawan menjelaskan, Machiavelli membolehkan membunuh semua lawan, jika mereka dikhawatirkan akan melawan atau menghancurkan kekuasaan politiknya.
“Apapun boleh dilakukan untuk memperkuat dan memperluas kekuasaannya. Sekarang saja (dalam dunia hukum) orang diperkenankan untuk membunuh jika keselamatan jiwanya terancam,” tulisnya.
Di antara tokoh-tokoh dunia yang mempraktikkan gagasannya, terdapat sejumlah nama tokoh diktator seperti Adolf Hitler dan Bennito Mussolini.
Selain itu, oleh bangsa-bangsa barat, Machiavelli dianggan sebagai pelopor pemikiran politik modern. Pemikirannya menunjukkan pertumbuhan akan nasionalisme, yakni nasionalisme Italia. Namun di pihak lain, pemikirannya cenderung mengarah pada imperialisme.
Berita Terkait
-
SBY Resmikan Museum Kepresidenan Pertama di Asia, Berapa Nilainya?
-
Alasan SBY Tak Hadiri Sidang Tahunan MPR/DPR: Persiapan Buka Museum SBY*ANI
-
Berkaca dari Kemenangan SBY di 2014, Koalisi Perubahan Tak Gentar Hadapi Koalisi Gemuk Gerindra
-
Soroti Penyebab Polusi di Jakarta, Annisa Pohan Kena Skakmat: Malah Malu Sendiri
-
AHY Ungkap SBY Tak Bebankan Dirinya Ikuti Jejak Sang Ayah Jadi Presiden: Tetap Dukung, Walau Beda Keinginan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar