Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom diminta untuk angkat kaki dari rumah dinas oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi karena hendak kembali menggunakan bangunan tersebut.
Namun, Pemerintah Kabupaten Samosir mengaku akan melakukan lobi ke Edy Rahmayadi berkaitan dengan hal tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sudah menyurati Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom. Permintaan dari Pemprov Sumut agar Vandiko Timotius Gultom meninggalkan rumah dinasnya disampaikan secara resmi melalui surat dengan nomor 000.2.3.2/8474/2-23 tentang pengosongan aset milik Pemprov Sumut. Surat tersebut ditandatangani secara resmi oleh Sekda Sumut Arief Sudarto Trinugroho pada tanggal 14 Juli 2023.
Kadis Kominfo Sumatera Utara Ilyas S Sitorus membenarkan Pemprov Sumut memberikan surat Pemkab Samosir untuk pengosongan rumah dinas Bupati Samosir. Rumah dinas tersebut rencana akan diperbaiki oleh Pemprov Sumut.
Edy Rahmayadi juga menjelaskan alasan Pemprov Sumut meminta Vandiko pindah. Edy menyebut rumah dinas Vandiko tersebut akan dijadikan mes.
Mantan Pangkostrad tersebut menjelaskan Samosir memiliki tanah yang luas. Oleh karena itu, Vandiko diminta memilih tempat lain yang bisa dijadikan rumah dinas.
Di sisi lain, Wakil Bupati (Wabup) Samosir Martua Sitanggang menyebut pihaknya masih berusaha untuk bertemu dengan Edy Rahmayadi. Rencananya, mereka akan meminta agar aset tersebut dihibahkan ke Pemkab Samosir.
Meskipun sudah ditempati Bupati Samosir dan dijadikan rumah dinas, Gubernur Edy menyebut Pemprov Sumatera Utara tidak akan menghibahkan aset milik Pemprov Sumatera tersebut.
Bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan rumah tersebut merupakan satu-satunya aset tersebut di Kabupaten Samosir.
Baca Juga: Edy Rahmayadi Tanggapi Perintah Tembak Mati Begal
“Kalau itu dihibahkan, berarti, provinsi tidak memiliki aset disana, kan harusnya ada mes disitu,” jelas mantan Pangkostrad tersebut.
Edy Rahmayadi menyebut, Bupati Samosir sebaiknya mencari lahan baru untuk dijadikan sebagai Rumah Dinas. Terlebih, aset tersebut sebelumnya sudah diwariskan dari pendahulu yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Mantan Ketua Umum PSSI tersebut juga kembali menegaskan jika dihibahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, berarti Pemprov Sumatera Utara tidak mempunyai aset apapun lagi.
“Kalau itu dihibahkan, berarti, provinsi tidak memiliki aset disana. Kan harusnya ada mess di situ. Pemprov masih membutuhkan, kalau gak biasa kita kasih aja. Ada banyak aset-aset Pemprov yang diberikan, kalau misalnya ada alternatif lain,” tugas Gubernur Edy.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
Edy Rahmayadi Tanggapi Perintah Tembak Mati Begal
-
Rumah Dansat Brimob Polda Terbakar Saat Ditinggal BKO ke Papua, Polisi Ungkap Fakta Ini
-
Rumah Dinas Dansat Brimob Polda Sumsel Terbakar Subuh Hari
-
Sidang Perdana, Samanhudi Sakit Hati Hingga Bocorkan Rahasia Rumah Dinas Wali Kota Blitar
-
Gubsu Edy Rahmayadi Pastikan Proyek Rp 2,7 Triliun Selesai Akhir 2023
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya