Suara.com - Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah serius menangani persoalan polusi udara. Hasil rapat dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, DPR mengeluarkan 4 poin penting.
Pertama Kemenkes bersama kementerian/lembaga terkait meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak polusi udara terhadap kesehatan.
"Khususnya untuk mendorong pengendalian polusi udara di sisi hulu dan menyusun kebijakan pengendalian polusi udara secara terpadu," kata Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Kemudian poin ke dua, DPR RI lewat Komisi IX meminta Kemenkes untuk melakukan penguatan database pemantauan kualitas udara.
Ketiga, Kemenkes harus melakukan intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi dampak polusi udara terhadap kesehatan.
"D (keempat), mengantisipasi penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak polusi udara. Pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan SDM kesehatan," jelasnya.
Menkes Belum Ada Solusi
Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyayangkan dari apa yang dipaparkan oleh Menkes terkait polusi udara dalam rapat belum ada solusi dan apa yang harus dilakukan untuk penanganan.
"Saya senang sekali tadi yang dipaparkan Pak Menteri, ada strateginya, ada data yang dampaknya seperti apa, tapi secara keseluruhan pemerintah belum bekerja secara bersama-sama mencari solusi dan melakukan apa. Ini belum kelihatan," kata Charles.
Baca Juga: Bejat! Oknum PPPK di Pontianak Diduga Rekam dan Sebar Video Teman Wanita Sedang Mandi
Ia lantas menyentil pemerintah yang seakan baru bergerak usai kasus masalah polusi udara ini viral dan jadi pembicaraan.
"Sejujurnya saya sedih melihat bagaimana permasalahan diselesaikan di Republik ini. Seringkali pola penyelesaian masalah itu, pola pemadam kebakaran dan berdasarkan viral atau tidaknya suatu masalah," tutupnya.
Berita Terkait
-
Mau Fokus! Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana Mengundurkan Diri dari Jabatannya karena Jadi Caleg DPR RI
-
Biar Pemerintah Serius Tangani Masalah Polusi Udara, DPR Wacanakan Bentuk Pansus
-
Usai Gelar Rapat Bareng Menkes, Komisi IX DPR RI Desak Empat Poin Tangani Masalah Polusi Udara
-
Aksi Penonton Ambil Bunga Hiasan Mobil Karnaval Bikin Geregetan: Rasa Ingin Memiliknya Tinggi
-
Bejat! Oknum PPPK di Pontianak Diduga Rekam dan Sebar Video Teman Wanita Sedang Mandi
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
-
Profil Victor Hartono: Pewaris Djarum, Dicekal Negara Diduga Kasus Pajak
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
-
5 Mobil Bekas Pintu Geser Ramah Keluarga: Aman, Nyaman untuk Anak dan Lansia
Terkini
-
KPK Jelaskan Alasan Pamer Duit Rp300 Miliar yang Diserahkan ke PT Taspen
-
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo Cs Wajib Lapor Seminggu Sekali
-
Pengamat UGM Nilai Jokowi Melemah dan Kaesang Tak Mampu, Mimpi PSI Tembus Senayan 2029 Bakal Ambyar?
-
Sentil Pemerintah di DPR, Rhoma Irama Jadikan Demam Korea Cermin Sukses Industri Kreatif
-
Roy Suryo Cs 'Lawan Balik' Polisi, Desak Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi
-
Plot Twist Kasus Rizki Nurfadilah: Ngaku Korban TPPO, Ternyata Sadar Jadi Scammer di Kamboja
-
Pohon Tumbang Ganggu Layanan MRT, Gubernur Pramono: Sore Ini Kembali Normal
-
Dugaan Cinta Terlarang Perwira Polisi dan Dosen Untag: AKBP B Dipatsus, Kematian DLV Masih Misteri
-
Jangan Takut Lapor! KemenPPPA Tegaskan Saksi dan Korban KBGO Tak Bisa Dituntut Balik
-
Gerak Dipersempit! Roy Suryo Cs Resmi Dicekal ke Luar Negeri di Kasus Ijazah Jokowi