Suara.com - Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah serius menangani persoalan polusi udara. Hasil rapat dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, DPR mengeluarkan 4 poin penting.
Pertama Kemenkes bersama kementerian/lembaga terkait meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak polusi udara terhadap kesehatan.
"Khususnya untuk mendorong pengendalian polusi udara di sisi hulu dan menyusun kebijakan pengendalian polusi udara secara terpadu," kata Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Kemudian poin ke dua, DPR RI lewat Komisi IX meminta Kemenkes untuk melakukan penguatan database pemantauan kualitas udara.
Ketiga, Kemenkes harus melakukan intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi dampak polusi udara terhadap kesehatan.
"D (keempat), mengantisipasi penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak polusi udara. Pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan SDM kesehatan," jelasnya.
Menkes Belum Ada Solusi
Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyayangkan dari apa yang dipaparkan oleh Menkes terkait polusi udara dalam rapat belum ada solusi dan apa yang harus dilakukan untuk penanganan.
"Saya senang sekali tadi yang dipaparkan Pak Menteri, ada strateginya, ada data yang dampaknya seperti apa, tapi secara keseluruhan pemerintah belum bekerja secara bersama-sama mencari solusi dan melakukan apa. Ini belum kelihatan," kata Charles.
Baca Juga: Bejat! Oknum PPPK di Pontianak Diduga Rekam dan Sebar Video Teman Wanita Sedang Mandi
Ia lantas menyentil pemerintah yang seakan baru bergerak usai kasus masalah polusi udara ini viral dan jadi pembicaraan.
"Sejujurnya saya sedih melihat bagaimana permasalahan diselesaikan di Republik ini. Seringkali pola penyelesaian masalah itu, pola pemadam kebakaran dan berdasarkan viral atau tidaknya suatu masalah," tutupnya.
Berita Terkait
-
Mau Fokus! Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana Mengundurkan Diri dari Jabatannya karena Jadi Caleg DPR RI
-
Biar Pemerintah Serius Tangani Masalah Polusi Udara, DPR Wacanakan Bentuk Pansus
-
Usai Gelar Rapat Bareng Menkes, Komisi IX DPR RI Desak Empat Poin Tangani Masalah Polusi Udara
-
Aksi Penonton Ambil Bunga Hiasan Mobil Karnaval Bikin Geregetan: Rasa Ingin Memiliknya Tinggi
-
Bejat! Oknum PPPK di Pontianak Diduga Rekam dan Sebar Video Teman Wanita Sedang Mandi
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion