Suara.com - Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah serius menangani persoalan polusi udara. Hasil rapat dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, DPR mengeluarkan 4 poin penting.
Pertama Kemenkes bersama kementerian/lembaga terkait meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak polusi udara terhadap kesehatan.
"Khususnya untuk mendorong pengendalian polusi udara di sisi hulu dan menyusun kebijakan pengendalian polusi udara secara terpadu," kata Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Kemudian poin ke dua, DPR RI lewat Komisi IX meminta Kemenkes untuk melakukan penguatan database pemantauan kualitas udara.
Ketiga, Kemenkes harus melakukan intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi dampak polusi udara terhadap kesehatan.
"D (keempat), mengantisipasi penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak polusi udara. Pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan SDM kesehatan," jelasnya.
Menkes Belum Ada Solusi
Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyayangkan dari apa yang dipaparkan oleh Menkes terkait polusi udara dalam rapat belum ada solusi dan apa yang harus dilakukan untuk penanganan.
"Saya senang sekali tadi yang dipaparkan Pak Menteri, ada strateginya, ada data yang dampaknya seperti apa, tapi secara keseluruhan pemerintah belum bekerja secara bersama-sama mencari solusi dan melakukan apa. Ini belum kelihatan," kata Charles.
Baca Juga: Bejat! Oknum PPPK di Pontianak Diduga Rekam dan Sebar Video Teman Wanita Sedang Mandi
Ia lantas menyentil pemerintah yang seakan baru bergerak usai kasus masalah polusi udara ini viral dan jadi pembicaraan.
"Sejujurnya saya sedih melihat bagaimana permasalahan diselesaikan di Republik ini. Seringkali pola penyelesaian masalah itu, pola pemadam kebakaran dan berdasarkan viral atau tidaknya suatu masalah," tutupnya.
Berita Terkait
-
Mau Fokus! Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana Mengundurkan Diri dari Jabatannya karena Jadi Caleg DPR RI
-
Biar Pemerintah Serius Tangani Masalah Polusi Udara, DPR Wacanakan Bentuk Pansus
-
Usai Gelar Rapat Bareng Menkes, Komisi IX DPR RI Desak Empat Poin Tangani Masalah Polusi Udara
-
Aksi Penonton Ambil Bunga Hiasan Mobil Karnaval Bikin Geregetan: Rasa Ingin Memiliknya Tinggi
-
Bejat! Oknum PPPK di Pontianak Diduga Rekam dan Sebar Video Teman Wanita Sedang Mandi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak