Suara.com - Partai Gerindra mengungkap komunikasi terakhir pihaknya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terjadi pada Jumat (1/9/2023).
Komunikasi terakhir itu terjadi saat PKB mengabarkan bahwa mereka telah menerima tawaran atau lamaran berkoalisi dari NasDem.
Gerindra sendiri sejauh ini tidak mengetahui langkah-langkah PKB saat masih berada di satu koalisi. Gerindra baru mengetahui belakangan, bila PKB berubah haluan dengan menentapkan untuk bekerja sama dengan NasDem.
"Memang komunikasi-komunikasi tentang rencana ini, kami tidak pernah diberi tahu tetapi tadi setengah jam yang lalu saya dikontak oleh utusan dari Pak Muhaimin yang menyatakan bahwa mereka sudah menerima tawaran koalisi atau kerja sama politik dengan Partai NasDem," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Sebelumnya, Gerindra memastikan bahwa mereka tidak pernah menerima kabar terkait aktvitas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Partai NasDem. Lebih-lebih terkait rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan.
"Sebelum 29 Agustus, kami tidak pernah menerima informasi apapun mengenai rencana atau langkah-langkah yang akan diambil oleh PKB, berkaitan dengan tawaran dari Partai NasDem, kita baru tahu sama-sama hari ini," kata Dasco.
Gerindra juga tidak pernah mendapatkan kabar dari PKB langsung bilamana ada kegiatan Cak Imin bertemu Ketum NasDem Surya Paloh dalam rangka penjajakan kerja sama PKB dan NasDem.
"Ya kita kebetulan memang tidak diberitahu, demikian," kata Dasco.
Batal Bertemu
Sebelumnya, PKB mendadak meminta pertemuan antara Cak Imin dengan Prabowo dibatalkan. Padahal, sebelumnya Ketua Umum PKB dan Ketua Umum Partai Gerindra itu berniat bertemu pada Jumat (1/9/2023) malam untuk tabayyun.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menceritakan kronologis mengapa keduanya merencanakan pertemuan, tetapi kemudian berujung batal.
"Pertama memang semalem terjadi komunikasi bahwa Pak Muhaimin meminta waktu kepada Pak Prabowo untuk bertemu pada hari ini, namun kemudian Pak Prabowo hanya bisa menerima, karena ada kegiatan-kegiatan pada hari ini jam 18.30," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Tetapi mendadak, pada Jumat sore, pihak Cak Imin meminta pertemuan dengan Prabowo dibatalkan.
"Namun kemudian dari pihak Pak Muhaimin tadi sore sekitar pukul 15.00 meminta atau kemudian memberitahu bahwa tidak ada atau tidak jadi melakukan pertemuan, begitu," kata Dasco.
Niat Tabayyun
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional