Suara.com - Partai Demokrat baru-baru ini merasa dikhianati dan diberi harapan palsu oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Tepatnya usai Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan cawapres Anies Baswedan adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Mereka pun dengan sigap menentukan sikap melalui Rapat Majelis Tinggi yang digelar pada Jumat (1/9/2023). Dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat sepakat keluar dari koalisi dan mencabut dukungannya untuk Anies.
SBY sendiri mengakui Partai Demokrat saat ini memang ditikung dan ditinggalkan mitranya. Namun, ia bersyukur karena hal tersebut terjadi jauh sebelum waktu pendaftaran. Oleh sebab itu, ia merasa partainya menerima pertolongan dari Allah.
“Memang kita (Demokrat) ditikung dan ditinggalkan seperti ini sekarang. Bayangkan kalau ditikungnya ditinggalkannya satu-dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa? Kita masih ditolong oleh Allah," ujar SBY di Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023).
Menilik ke belakang, sebelum ditikung Anies dan Partai NasDem, Demokrat juga kerap menerima harapan palsu. Tepatnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 hingga mereka gagal mengajukan calon. Berikut jejaknya yang terangkum.
Jejak Demokrat Diberi Harapan Palsu
Harapan palsu yang diterima Partai Demokrat saat ini, seolah mengulang kejadian di masa lalu. Diketahui bahwa pada Pilpres 2014, partai berlambang mercy tersebut kerap gagal mengusung jagoannya. Kala itu, mereka berupaya membangun koalisi.
Namun, elektabilitas Demokrat anjlok jelang Pemilu 2014 karena kasus korupsi yang dilakukan sejumlah elite. SBY bahkan sampai turun gunung dengan menjadi Ketum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Bali pada 30 Maret 2013.
SBY kala itu menggantikan posisi Anas Urbaningrum yang terjerat kasus korupsi. Sayangnya, suara Demokrat tetap tidak bisa diselamatkan. Mereka hanya mampu berada di peringkat keempat dengan perolehan suara nasional sebesar 10,19 persen.
Akibatnya, mereka tidak bisa mengusung capres sendiri karena syarat presidential threshold adalah 20 persen. Hal ini membuat Demokrat tidak memiliki mitra koalisi. Meski begitu, mereka akhirnya mendukung pasangan Prabowo-Hatta Radjasa.
Sementara itu, pada Pilpres 2019, Partai Demokrat sempat bergerilya untuk memenangkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka berupaya agar Prabowo bisa meminang AHY menjadi cawapresnya. Hubungan kedua partai ini pun sempat intens.
Namun sayang, Partai Gerindra dan mitra koalisinya, yakni PAN dan PKS tidak memilih AHY. Koalisi Indonesia Adil Makmur itu justru mengajukan calon pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Hal itu lantas membuat sejumlah elite Partai Demokrat merasa kesal.
Salah satunya Andi Arief yang menjuluki Prabowo sebagai “Jenderal Kardus”. Partai Demokrat saat itu juga menyinggung isu mahar Rp500 miliar untuk PKS dan PAN demi mengizinkan Sandiaga Uno maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Tudingan itu langsung dibantah oleh PKS dan PAN. Kini, jelang Pilpres 2024, Partai Demokrat kembali diberikan harapan palsu usai bergabung dengan KPP untuk mengusung Anies. Mitranya, NasDem memilih Cak Imin sebagai cawapres.
Di sisi lain, analis politik Arifki Chaniago menilai nasib malang yang seringkali dialami Partai Demokrat. Menurutnya, hal itu tak lepas dari sikap mereka yang terkesan ingin mendominasi pemilu sehingga berujung sulit mengajukan kandidat.
Dalam konteks KPP, Arifki menilai, Partai Demokrat terlalu mematok target dengan 'AHY cawapres harga mati'. Sementara itu, anggota koalisi lainnya tidak hanya membutuhkan pemenuhan syarat pencapresan, melainkan juga terkait kemenangan.
Lalu, analis politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo pun memberikan pandangannya terhadap nasib malang Demokrat. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan partai tersebut kerap ditinggal koleganya dalam berpolitik.
Pertama, ia melihat AHY masih belum dipercaya anggota partai sehingga mereka tidak mau serius bekerja sama dengan Demokrat. Kedua, tidak ada jaminan suara yang kuat dari Demokrat untuk koalisi. Di mana selama ini perolehan mereka anjlok.
Berita Terkait
-
Anies Senang PKB Bergabung dengan Koalisi Perubahan; Koalisi Ini Memadukan Ideologi Nasionalis-Religius
-
Elektabilitas Lebih Rendah, Kenapa Anies Pilih Cak Imin Ketimbang AHY?
-
Dua Koalisi Pecah, Begini Peta Politik Pilpres 2024 Sekarang
-
Merasa Di-Prank, Demokrat Pilih Cabut Dukungan; PKS Ngaku Menghormati, Tapi Tetap Harap Bisa Ada di Koalisi Perubahan
-
Diejek Gegara Berkali-kali Kalah di Pilpres, Prabowo: Pejuang Tidak Ada Kalahnya Saudara-saudara!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan