Suara.com - Jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tak sedikit hal yang menuai sorotan publik terjadi. Terbaru, soal keretakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) usai Partai Demokrat hengkang. Keluarnya mereka itu merupakan buntut atas kekecewaan.
Tepatnya usai calon presiden (capres) yang mereka usung, Anies Baswedan melintas jalur dengan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi cawapresnya. Deklarasi ini disebut Partai Demokrat sebagai keputusan sepihak Ketum NasDem Surya Paloh.
Lantas, bagaimana peta Pilpres 2024 jika PKB benar-benar memutuskan bergabung dengan NasDem dan meninggalkan Gerindra? Lalu, mengapa koalisi partai mudah bubar?
Peta Pilpres 2024 Terbaru
Peta koalisi Pilpres 2024 masih dinamis jelang pendaftaran pada Oktober mendatang. Saat ini, sudah ada tiga nama bakal calon presiden yang sudah dikenalkan ke publik. Mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, serta Anies Baswedan.
Ganjar sendiri diusung oleh PDIP dan PPP. Sementara untuk Prabowo oleh Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN. Lalu, terakhir Anies didukung NasDem, Demokrat, dan PKS. Namun, tiga poros koalisi ini bisa saja berubah jika Nasdem dan PKB bekerja sama.
Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, ada syarat bagi parpol untuk mengusung capres-cawapres. Yakni, memiliki 25 persen suara sah nasional atau 20 persen kursi DPR hasil pemilu sebelumnya. Maka, tiap parpol perlu mempunyai minimal 115 kursi di DPR.
Adapun simulasi perubahan poros koalisi di Pilpres 2024 terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, ada PDIP dan PPP yang telah memenuhi ambang batas. Di Pemilu 2019, PPP menerima 19 kursi DPR dan PDIP 128 kursi, sehingga totalnya 147 kursi.
Selanjutnya, ada Gerindra, Golkar, dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Di gedung parlemen, Golkar memiliki 85 kursi, Gerindra 78 kursi, dan PAN 44 kursi. Apabila digabungkan, mereka mempunyai 207 kursi di DPR RI.
Baca Juga: Deklarasi Capres Koalisi Perubahan di Hotel Yamato, Anies: Pilihan Tempat Luar Biasa
Sementara, kesatuan baru NasDem dan PKB secara total memiliki 117 kursi. Lalu, untuk PKS dan Demokrat belum memenuhi syarat karena totalnya hanya 114 kursi sehingga mereka perlu bergabung ke koalisi lain agar bisa melaju ke pendaftaran.
Alasan Koalisi Mudah Bubar
Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun membahas fenomena koalisi politik di Indonesia. Di mana mereka rentan bubar saat mengusung capres dan cawapres. Jadi, publik masih dibingungkan dengan pilihan mereka.
Jelang kontestasi pemilu, sudah ada beberapa koalisi yang terbentuk. Mulai dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Koalisi PDIP-PPP yang belum memiliki nama, hingga Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).
KIB yang beranggotakan Partai Golkar, PAN dan PPP bubar usai PPP mendukung Ganjar Pranowo. KIR yang berisi Gerindra dan PKB pun sayonara usai Golkar dan PAN memutuskan bergabung dan kemudian berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Koalisi PDIP-PPP sendiri masih bertahan, namun belum ada kepastian soal siapa cawapresnya, Sandiaga Uno dari PPP atau siapa. Sementara itu KPP bergejolak usai PKB diisukan bergabung dan salah satu anggotanya, Demokrat, hengkang.
Ubedilah menyebut ada tiga faktor utama yang menyebabkan koalisi rentan bubar. Pertama, karena tak ada satu pun yang dibentuk karena kesamaan pandangan ideologis. Mereka bersatu hanya untuk kekuasaan sehingga mudah rapuh.
Kedua karena tidak efektifnya komunikasi politik antar elite partai. Hal ini disebabkan oleh ego dan beban persoalan di antara mereka. Terakhir, koalisi rentan bubar lantaran belum ada kesepakatan soal cawapres dan pembagian kekuasaan.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Berita Terkait
-
Terungkap! Alasan Anies Baswedan Setujui Deklarasi Dilakukan di Surabaya
-
Hormati Anies-Cak Imin Deklarasi di Surabaya, PKS: Ahlan Wa Sahlan PKB!
-
Cak Imin Dapat Pesan dari Makkah Sebelum Deklarasi: Jalan Terus!
-
Diejek Gegara Berkali-kali Kalah di Pilpres, Prabowo: Pejuang Tidak Ada Kalahnya Saudara-saudara!
-
Terkuak! Cak Imin Ungkap 'Ancaman' Surya Paloh Saat Diminta Jadi Cawapres
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka