Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pihak pengelola gedung swasta membuat sendiri alat penyemprot kabut air di ketinggian atau water mist generator. Sebab, stok yang disediakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terbatas.
Karena itu, BRIN disebutnya belum bisa memasok alat tersebut untuk seluruh gedung tinggi di Jakarta. Apalagi bangunan yang spesifikasinya cocok untuk dipasang alat ini cukup banyak jumlahnya.
"Belum. Stoknya terbatas. Tapi kan nanti bisa memodifikasi masing-masing," ujar Heru di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/9/2023).
Heru pun berharap seluruh gedung di Jakarta menaati imbauan ini. Apalagi, nantinya ada rencana mewajibkan pemasangan alat tersebut.
"Iya sebanyak banyaknya. Sebanyak gedung tinggi di Jakarta," tuturnya.
Apalagi, pemasangan alat ini dinilai penting untuk membantu Jakarta mengurangi polusi udara yang membahayakan kesehatan masyarakat.
"Saya minta semuanya harus aktif, karena kan untuk kita bersama," katanya.
Water Mist
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meminta pengelola gedung di Ibu Kota memasang alat penyemprot air dari ketinggian alias water mist. Hal ini dinilai dapat berdampak positif pada pengurangan polusi udara di Jakarta.
Baca Juga: Abang None Jakarta Bangga Kenalkan Budaya Betawi dari Istana hingga ASEAN
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pemasangan alat ini merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat untuk membantu perbaikan kualitas udara. Menurutnya, dalam mengatasi masalah ini, semua pihak harus ikut terlibat.
"Diharapkan memang partisipasi dari seluruh pemilik gedung, nantinya bisa dilakukan terhadap penyediaan water mist, dan harganya juga enggak mahal," ujar Asep di Jakarta Pusat, Senin (28/8).
Asep mengatakan, berdasarkan biaya biaya perakitan hingga pemasangan alat yang dibuat oleh BRIN, alat water mist ini menghabiskan dana Rp50 juta.
"Kemarin itu dari BRIN menyampaikan kisaran Rp50 juta untuk 1 unit dan itu sangat mudah dibuat ya. Kemarin baru uji coba, jadi nanti BRIN akan menyampaikan spesifikasinya," ucap Asep.
Lebih lanjut, pemasangan alat ini juga merupakan instruksi dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta BRIN.
"Jadi memang diharapkan dengan masifnya pemasangan water mist diharapkan juga jangkauannya (penyemprotan air untuk atasi polusi) semakin lebar," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi