Suara.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa partainya masih tetap mengupayakan agar Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi calon presiden atau calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.
Apalagi dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang saat ini berisi sejumlah partai politik pendukung pemerintah.
"Ya kami tetap mengusahakan posisi capres atau cawapres. Tetap mengusahakan," kata pria yang akrab Ical di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (16/9/2023).
Ia menegaskan bahwa tetap berpegang pada keputusan rapat pimpinan nasional (rapimnas) partainya yakni memajukan Airlangga di Pilpres 2024.
"Kalau saya tetap berpegang pada keputusan rapimnas. Keputusan munas itu memberikan wewenang kepada Airlangga untuk menentukan siapa capres dan siapa cawapresnya. Kemudian, keputusan rapimnas itu menentukan Pak Airlangga sebagai capresnya," katanya.
Meski begitu, ia mengemukakan persoalan konsistensi dengan keputusan tertinggi partai.
"Nah sekarang tergantung kepada Pak Airlangga. Jadi, kita konsisten pada sikap dan keputusan tertinggi dari partai," sambungnya.
Sementara itu, Ical menolak bila Golkar disebut tidak akan mendapatkan apa-apa dalam Pilpres 2024. Ia menegaskan jika Golkar masih terus berupaya.
"Kenapa nggak dapet apa-apa?" ujarnya.
Baca Juga: Masinton PDIP Sebut Nama Bakal Cawapres untuk Ganjar Pranowo Kian Mengerucut
Adapun Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan bahwa pembahasan mengenai bakal calon wakil presiden Prabowo dalam koalisi masih terus dibahas.
"(Pembahasan cawapres) Sudah sampai pada tempatnya," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menilai Airlangga harus lebih rasional bila kemudian Ridwan Kamil yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Golkar didorong menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
"Airlangga harus rasional kalau nggak diambil sama Prabowo, lebih baik dukung RK sama Ganjar agar Golkar tetap dapat porsi di pemerintahan yang akan datang," katanya kepada wartawan, Kamis (14/9/2023).
Mekeng menilai dibandingkan dengan Prabowo, Ridwan Kamil lebih diuntungkan dengan Ganjar Pranowo. Ia menilai Ridwan Kamil telah dipanggil dan bertemu Ketua Umum PDIP.
"Iya, lebih menguntungkan lah, saling menguntungkan."
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum