Suara.com - Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) mendatangi Kantor Bulog untuk menyampaikan keluhan perihal harga pangan yang dinilai tinggi.
Hal itu disampaikan melalui unjuk rasa untuk memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September lalu. Unjuk rasa digelar pada Senin (25/9/2023).
Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah menjelaskan Bulog menjadi tujuan protes buruh dan petani lantaran kewenangannya untuk memstabilkan harga pangan.
"Buloh adalah badan logistik yang punya fungsi menstabilkan harga (pangan) dengan perangkat-perangkat dan aturan misalnya operasi pasar dan juga ada sentra-sentra pangan di lapangan," kata Agus ditemui Suara.com di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin.
Selain itu, mereka juga ingin memastikan Bulog menyerap bahan pangan dari petani, bukan impor dari negara lain.
"Bulog berfungsi untuk menjadi stok pangan harus sedia karena dia harus menyerap beras dari petani, bukan beras impor justru yang didatangkan, bukan justru perusahaan-perusahaan besar yang diberi kebebasan untuk membeli gabah secara jor-joran," tutur Agus.
Dia menyimpulkan unjuk rasa yang dilakukan di Kantor Bulog bertujuan untuk menuntun Bulog agar memastikan kesediaan dan kedaulatan pangan.
Diketahui, Partai Buruh dan SPI mendatangi kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk melakukan demonstrasi.
Aksi tersebut dilakukan untuk memperingati Hari Buruh Nasional yang jatuh pada 24 September 2023 lalu. Unjuk rasa ini dilakukan di dua titik, yaitu kawasan Patung Kuda dan Kantor Bulog.
Adapun tuntutan yang dibawa massa aksi kali ini ialah pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, dan penurunan harga beras, telur, dan sembako.
"Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Redistribusi tanah untuk petani 9 juta hektar," demikian tuntutan mereka yang tertulis pada keterangan Partai Buruh, Senin (25/9/2023).
Selain itu, mereka meminta kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen dan jaminan sosial semesta sepanjang hayat.
Berita Terkait
-
Peringati Hari Tani Nasional, SPI Desak Pemerintah Turunkan Harga Beras
-
Peringati Hari Tani, Partai Buruh dan SPI Gelar Unjuk Rasa di Kawasan Patung Kuda
-
Mencekam! Alasan Diserang Massa usai Demo Rusuh di Seruyan Kalteng, Polisi Tembakan Gas Air Mata hingga Peluru Karet
-
Dulu Dibangun Dengan Anggaran Rp 12 Miliar, Kini Kantor Bupati Pohuwato Ludes Terbakar
-
Penampakan Kantor Bupati Pohuwato Dibakar Massa karena Unjuk Rasa Tak Digubris
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025
-
Polri Kerahkan Pesawat CN295 dan Fokker 50 Kirim 6 Ton Bantuan ke Wilayah Bencana di Sumatera
-
Cak Imin Soal Konflik PBNU: Kita Prihatin, Saya Yakin Warga Nahdliyin Semuanya Merasa Sedih
-
Curhat di Depan Pemuda Lintas Iman, Cak Imin: Maklum, Saya Kalah Terus
-
Kemendagri Raih Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemda 2025