Suara.com - Public Policy and Government Relation TikTok Indonesia and Timor Leste, Faris Mufid, mengatakan pihaknya melarang iklan berbayar bermuatan politik. Hal ini disampaikan saat penandatanganan nota kesepahaman bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"TikTok tidak mengizinkan iklan politik dan kebijakan ini berlaku global," kata Faris di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).
TikTok kata Faris, berkomitmen untuk memberikan informasi-informasi edukatif berkaitan dengan kepemiluan kepada para pengguna di Indonesia.
"Tanggal 28 nanti kami akan meluncurkan portal kepemiluan di aplikasi TikTok, kami bekerja sama dengan KPU juga, kami sudah koordinasi. Nanti ada informasi dari KPU yang akan kami tampilkan di dalam aplikasi TikTok. Itu selama tiga bulan masa kampanye," tutur Faris.
Adapun informasi yang akan dimunculkan bersumber dari lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sebelumnya juga sudah saling menandatangani nota kesepahaman dengan TikTok.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman bersama Tiktok untuk menyebarkan informasi tentang penyelenggaraan pemilu yang benar.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan informasi tersebut penting disebarkan agar masyarakat bisa meyakini bahwa pemilu akan diselenggarakan tepat waktu, berkualitas, berintegritas, dan demokratis.
Tiktok menjadi salah satu platform yang menjadi strategi komunikasi yang digunakan KPU untuk menyebarkan informasi resmi terkait penyelenggaraan pemilu.
"Dengan kerja sama dengan Tiktok, teman-teman pengelola platform ini bisa membuat kebijakan supaya tidak menyebarluaskan atau ada semacam filter di internal kalau ada pihak yang mengunggah konten atau informasi yang sifatnya fitnah, disinformasi, dan memprovokasi," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).
Baca Juga: Usai Ditetapkan KPU Nomor Peserta Pilpres, Begini Jawaban Gibran Soal Firasat Dapat Nomor 2
"Secara resmi, informasi tentang penyelenggaraan pemilu ini kan di KPU. Kerja sama ini menurut kami penting dan strategis," tambah dia.
Untuk menyasar pemilih muda, lanjut Hasyim, harus menggunakan cara komunikasi dan cara yang berbeda, salah satunya melalui media sosial TikTok.
"dalam riset-riset yang kami baca di antaranya populer diakses itu adalah TikTok," tandas Hasyim.
Berita Terkait
-
Dengar Pidato Prabowo usai Ambil Nomor Urut Pilpres di KPU, Sekjen PKS: Gue Mules
-
Ledek Chika Jadi Artis Gegara Joget TikTok, Billy Syahputra Dihujat: Nggak Ngaca Terkenal karena Olga
-
5 Potret Arkhan Kaka, Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Joget Tiktok Usai Jebolkan Gawang Panama
-
Usai Ditetapkan KPU Nomor Peserta Pilpres, Begini Jawaban Gibran Soal Firasat Dapat Nomor 2
-
Pidato di KPU usai Dapat Nomor Urut, Bawaslu Sebut 3 Paslon Capres - Cawapres Berpotensi Langgar Pemilu
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono