Suara.com - Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat bakal menyebar nyamuk pembawa bakteri wolbachia pada awal Desember 2023 mendatang. Hal itu dilakukan guna pencegahan gerhadap wabah demam berdarah dengue (DBD)
Kasudinkes Jakarta Barat, Erizon Safari, mengatakan nyamuk pembawa bakteri wolbachia dinilai mampu menekan angka penyebaran DBD.
Bakteri alami yang tumbuh pada nyamuk walbachia bisa melumpuhlan virus dengue yang ada pada nyamuk aedes aegypti sehingga dapat menekan resiko penyebaran DBD.
Meski demikian, penyebaran nyamuk walbachia tinggal menunggu kesepakatan antara Wali Kota Jakbar dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kami lagi finalisasi draf MoU antara bapak Wali Kota dengan Kementerian Kesehatan. Insya allah bisa segera dituntaskan dan awal Desember seluruh rencana bisa dirilis," kata Erizon saat dikonfirmasi, Jumat (17/11/2023).
Erizon mengatakan pihaknya hingga saat ini masih melakukan sosialisasi kepada perangkat kota yang berada dibawah naungannya, seperti camat, lurah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk menyamakan persepsi mengenai penerapan teknologi penanganan DBD menggunakan nyamuk wolbachia.
"Intinya nanti kami akan meletakkan ember-ember yang berisi telurnya nyamuk mengandung wolbachia ini di sekolahan, perkantoran, perumahan, dan lain-lain," kata Erizon.
Erizon juga mengklaim penanganan DBD dengan nyamuk wolbachia terbukti 87 persen efektif saat diuji coba di beberapa wilayah, seperti Bantul, Sleman dan Yogya.
"Karena sudah terbukti menurunkan sampai 87 persen maka diimplementasikan di lima kota," kata Erizon.
Baca Juga: Fakta-fakta Korupsi APD Kemenkes, Rugikan Negara Rp 3 T Selama Pandemi Covid-19
Sebelumnya, Erizon mengungkapkan kasus DBD di Jakarta Barat selama Januari hingga Agustus 2023 mengalami fluktuasi, namun cenderung menurun.
Pada Januari ada 132 kasus, Februari 94 kasus, Maret 105 kasus, April 125 kasus, Mei 95 kasus, Juni 80 kasus, Juli 66 kasus, dan Agustus 39 kasus.
Berita Terkait
-
Nyamuk Billa Gates Dinilai Dapat Sebabkan Pandemi Hingga Ubah Genetik Jadi LGBT, Prof Zubairi Djoerban Bagikan Faktanya
-
Kemenkes Harap Bahan Baku Obat Bisa Sepenuhnya Diproduksi Dalam Negeri
-
Fakta-fakta Korupsi APD Kemenkes, Rugikan Negara Rp 3 T Selama Pandemi Covid-19
-
Serba-serbi Nyamuk Wolbachia yang Bakal Disebar di Denpasar, Solusi Atasi DBD
-
Stigma Rumah Sakit Jiwa dan Efek Bagi Pengidap Gangguan Jiwa
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah
-
Misteri 3 Orang Hilang Pasca-Demo Agustus, Menko Yusril Turun Tangan, Keluarga Justru Belum Melapor
-
Total Tersangka Kerusuhan di Makassar Capai 53 Orang, Termasuk 11 Anak, Begini Nasibnya!
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Kasus Haji Segera Ada Tersangka, Bagaimana Nasib Ustaz Khalid Basalamah usai Kembalikan Uang ke KPK?
-
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Efisiensi TKD, Anggaran Dialihkan Demi Program Merakyat
-
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Bikin Koruptor Ketakutan, Segera Bahas dan Disahkan!
-
Tuai Kritik, KPU Batal Sembunyikan Ijazah Capres dan Cabut Keputusan Kontroversial
-
Resmi Dibatalkan, KPU Klaim Gandeng KPI Rancang Aturan Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres