Suara.com - Sosok Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeritas Gajah Mada (UGM) belakngan ini tengah menjadi sorotan publik. Tepatnya usai mereka menobatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumni paling memalukan.
Sertifikat gelar itu diberikan secara simbolik oleh Ketua BEM UGM Gielbran Mohammad Noor kepada sosok yang mengenakan topeng Jokowi. Penobatan dan pemberian tersebut dilakukan di Bundaran UGM pada Jumat (8/12/2023).
"Tidak ada momentum yang lebih tepat daripada sekarang untuk menobatkan beliau (Jokowi) sebagai alumnus UGM yang paling memalukan," ujar Gielbran.
Penyerahan gelar itu merupakan bentuk kekecewaan anggota BEM UGM terhadap kinerja Jokowi dalam dua periode menjabat.
Di sisi lain, dalam sebuah diskusi pada Kamis (7/12/2023), Gielbran kembali menyinggung sang presiden. Ia menyebut Jokowi sebagai pemimpin dari Jawa, lebih mementingkan kekuasaan daripada etika.
Gielbran juga mengaku jijik dengan Jokowi meski sama-sama dari UGM. Ia menilai presiden membuat Indonesia mencatatkan sejarah yang hina. Di antaranya terkait eks Ketua MK Anwar Usman dan Gibran sebagai cawapres
"Saya melihat orang ini (Jokowi) sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya, saya apa kata tadi...jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia akan menjadi presiden yang sangat hina," kata Gielbran.
"Sejarah menjadi sangat hina ketika ada capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi. Yang satu anak haram konstitusi memimpin sebuah negara besar. Sayang, negara itu dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil," sambungnya.
"Trah politik Jokowi secara tidak langsung ingin melenggangkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dengan adiknya itu disetting. Lalu yang terbaru soal Gubernur Jakarta itu kan dibeli oleh presiden."
Baca Juga: Pekerjaan 3 Besan Presiden Jokowi, Orang Tua Selvi Ananda Punya Warung Sederhana di Solo
Pernyataan yang dikeluarkan Gielbran pada acara tersebut lantas menuai pro-kontra. Tak sedikit yang mengatakan kalau hal itu sebuah penghinan alih-alih kritik. Lantas apa sih bedanya penghinaan dan kritikan yang ditujukan ke pemerintah. Berikut ulasannya.
Perbedaan Kritik dan Hinaan
Kritikan adalah sebuah keniscayaan di negara demokrasi. Pun demikian di negeri ini, kritik mendapatkan keleluasaan untuk menjadi bungabunga yang mengharumkan demokrasi. Kritik terkadang memang terasa pahit, tetapi ia sangat dibutuhkan untuk menyehatkan dalam pengelolaan negara.
Tanpa kritik, pemerintah yang punya segala sumber daya dan kuasa rentan untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Tanpa kritik, pemerintah bisa menjadi otoriter, meski ia dibangun lewat proses demokrasi.
Namun, di sisi lain kritik terkadang identik dengan menghina. Hal itu pun pernah disampaikan oleh Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum UII, Dr Mudzakir SH MH.
Ia mengimbuhkan kalau esensi menghina melalui kajian hukum pidana adaah menyerang kehormatan atau nama baik. Penghinaan yang masuk dalam delik aduan meliputi pencemaran nama baik (lisan maupun tertulis), fitna, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, pengsangkaan palsu, dan penghinaan kepada orang mati.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa
-
Intervensi Kemenkeu di Kasus Rp349 T? Mahfud MD Desak Menkeu Purbaya Bertindak Tegas!
-
KPK 'Bidik' Wagub Riau SF Hariyanto, Dugaan Korupsi Proyek PUPR Makin Panas
-
Viral! Gubernur Riau Kena OTT KPK, Wagub SF Hariyanto Banjir Ucapan Selamat