Kala Menko Airlangga Kembali Mengingatkan: Bansos Itu Program Pemerintah, Tak Bisa Disetop Karena Pemilu

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menegaskan, pembagian bantuan sosial atau bansos pangan itu murni program pemerintah. Program tersebut menurutnya juga telah diputuskan dalam rapat kabinet.

Hal ini disampaikan Airlangga usai menyalurkan program bansos pangan berupa beras 10 kilogram kepada warga penerima manfaat di Gudang Bulog, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (18/1/2024).

"Sekali lagi program bansos adalah program pemerintah, diputuskan di dalam rapat kabinet, dan program bansos ini sudah berjalan sejak (adanya) Covid-19," kata Airlangga.

Baca Juga:

Fakta Masjid Ibu Anies Baswedan di Sorong, Dibangun di Atas Darah Pejuang Palestina

Babak Baru Kasus Korupsi LNG, KPK Segera Seret Eks Dirut Pertamina Karen ke Pengadilan

Tak Kunjung Terbitkan Izin Tinggal, Kini Jakpro Polisikan Warga Eks Kampung Bayam Gara-gara Ini

Airlangga juga membantah tudingan beberapa pihak yang menyebut pembagian bansos yang dilakukan pemerintah bermuatan politis.

"Program ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk menekan inflasi, mendorong daya beli masyarakat, dan tadi ditanya masyarakat, membutuhkan. Dan tentu kita bantuan pemerintah itu tidak bisa berhenti hanya karena ada Pemilu," jelas Airlangga.

Baca Juga: Siti Atikoh Bantah Bantuan PKH Hingga Bansos Dihentikan Ganjar Jika Jadi Presiden: Bukan Dihilangkan, Tapi...

Lebih lanjut, Airlangga mengungkap total ada 354.574 orang penerima manfaat bansos pangan di Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan khusus di Kabupaten Kubu Raya ada sekitar 38.699 penerima manfaat.

"Untuk tanggal per hari ini stok beras Kalimantan Barat ada 6.874 ton," pungkasnya.