Suara.com - Mantan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait masih memiliki 'utang' terhadap DPD PDIP Jawa Barat.
Utang Maruarar Sirait ini menurut Ketua DPD PIDP Jabar Ono Surono adalah terkait pengurusan balik nama sertifikat kepemilikan kantor DPD PDIP Jabar.
Ono menuturkan, Ara belum menyerahkan satu persyaratan untuk memproses balik nama sertifikat kantor DPD PDIP Jabar.
Padahal kata anggota Komisi IV DPR RI itu, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi ke kediaman Maruarar Sirait di Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam surat itu, PDIP Jabar memberi tenggat waktu bagi Ara untuk menyerahkan persyaratan balik nama sertifikat kantor sampai 6 Februari 2024. "Tapi sampai hari ini surat kami tidak direspons dia," ujar Ono.
Ono lalu menjelaskan sejarah kantor PDIP Jabar. Ia mengatakan, awalnya PDIP Jabar memiliki dua kantor di Kota Bandung, yaitu di Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 1.
Saat itu kata dia, kantor tersebut masih atas nama tiga orang yaitu Ketua DPD almarhum Pak Jajang, Sekretaris Pak Rudi Harsa, dan Bendaharanya Maruarar Sirait.
"Jadi sertifikat dua kantor PDIP Jabar atas nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara karena saat itu belum ada aturan harus atas nama DPP," ucap Ono, Senin (12/2/2024).
Di tahun 2019, saat Ono menjadi Ketua PDIP Jabar keluar aturan baru bahwa sertifikat kantor partai harus atas nama DPP. Sebagai ketua, Ono mengurus proses balik nama kantor DPD PDIP Jabar.
Baca Juga: Lelaki Ini yang Bikin Megawati Menangis Sampai Lidahnya Kelu
"Setelah dicari di brankas DPD, sertifikat itu tidak ada. Kami lalu konfirmasi ke Pak Rudi Harsa, beliau bilang sertifikat dipegang Maruarar," tutur Ono.
Ternyata Ono menerangkan, berdasarkan keterangan dari Maruarar, dua sertifikat kantor PDIP Jabar hilang. Ono lalu mengurus pembuatan sertifikat baru.
Ia meminta sejumlah persyaratan kepada tiga orang yang namanya tercantum dalam sertifikat lama, yakni ahli waris almarhum Ketua DPD saat itu Jajang, Rudi Harsa, dan Ara.
Dari ketiga orang itu, Ono mengatakan, hanya Maruarar Sirait yang belum menyerahkan persyaratan untuk mengurus pembuatan sertifikat.
"Seluruh berkas yang lain sudah kami serahkan ke notaris agar sertifikat kantor PDI Perjuangan Jabar bisa segera dibalik nama. Tinggal menunggu syarat dari Ara saja," ujar dia.
Untuk itu, Ono meminta Ara segera menyerahkan persyaratan yang mereka minta agar pengurusan sertifikat kantor PDIP Jabar bisa rampung.
Berita Terkait
-
Lelaki Ini yang Bikin Megawati Menangis Sampai Lidahnya Kelu
-
Seret Hasto PDIP, Connie Sebut Prabowo Pernah Ngaku Jabat Presiden Hanya 3 Tahun ke Pengusaha
-
Hasto PDIP: Film Dirty Vote Ungkap Upaya Penggunaan Kekuasaan Secara Terselubung
-
Jerit Hati Maruarar Sirait: Ada Kekecewaan Mendalam, Hela Nafas Panjang Saat Sebut PDIP
-
Ogah Latah Ikuti Jokowi dan Prabowo Bersatu Usai 2019, Chico Hakim: Mereka Kan Nggak Punya Adab
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru