Suara.com - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum melaporkan harta kekayaannya setelah dilantik Menteri ATR/BPN pada 21 Februari 2024. AHY terakhir kali melaporkan LHKPN pada Oktober 2016 saat maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, total kekayaan AHY senilai Rp 15,2 miliar.
KPK pun mengingatkan AHY untuk segera menyerahkan laporan kekayaannya dalam waktu 3 bulan sejak dilantik, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa AHY memiliki waktu hingga 21 Mei 2024 untuk menyelesaikan pelaporan LHKPN.
Baca juga:
Dipanggil Yang Mulia oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan Titip Pesan untuk Prabowo
Kerja Dulu Bareng Jokowi, AHY Yakin Masuk Kabinet Lagi Bila Prabowo Jadi Presiden
KPK berencana untuk mengirimkan surat pengingat kepada AHY dalam 1-2 minggu ke depan.
"Jadi Mas AHY punya waktu sampai 3 bulan ke depan," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dikutip Jumat (23/2/2024).
Untuk diketahui AHY baru saja dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai menteri ATR/BPN pada Rabu, (21/2/2024)
Sementara Hadi Tjahjanto ditunjuk Presiden menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Setelah dilantik, AHY wajib melaporkan jumlah kekayaannya.
Kewajiban pelaporan LHKPN ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, termasuk AHY dalam menjalankan tugas barunya sebagai Menteri ATR/BPN.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas
-
Israel Diserang Jutaan Lebah, Warga Zionis Ketakutan Yakin Itu Kiriman dari Tuhan
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi
-
Bukti Awal Sudah di Kantong! Polda Metro Jaya Siap Usut Skandal Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI