Suara.com - Pemberian pangkat kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi menuai kontroversi. Hal itu dikaitkan dengan masa lalu Prabowo.
Politisi Fahri Hamzah ikut buka suara terkait isu miring yang disematkan kepada capres nomor urut 02 tersebut. Fahri mengarak semua menghentikan kecurigaan itu.
"Mari kita hentikan kecurigaan dan fitnah kepada pak Prabowo. Karena pak Jokowi telah membaca yg sebenarnya bahwa pak prabowo berhenti secara terhormat dari TNI," cuitnya lewat akun X @Fahrihamzah, Rabu (28/2/2024).
Menurut Fahri Hamzah, isu miring masa lalu Prabowo terbantahkan dan mengajak untuk rekonsiliasi.
"Semua hoax yg berkembang sejak 1998 telah dibantah. Sekarang dalam dunia yg bergolak, rekonsiliasi kita perlukan!" tegas mantan politikus PKS ini.
Unggahan Fahri mengundang beragam komentar warganet. Tak sedikit yang menyindir petinggi Partai Gelora tersebut.
"Sebelum rekonsiliasi dan move on, wajib ada putusan pengadilan yg sah dan mengikat. Setelah itu, baru deh ngomongin move on. Diadili aja belum pernah, udah nyebut tuduhan dan kecurigaan sebagai fitnah," sebut netizen.
"Lha pelakunya saja, mengakui secara terbuka, koq yang menjilat mengatakan hoax. Rekaman pernyataan Pak Agum Gumelar, Pak Wiranto juga cukup jelas, Penjilatnya asyik menikmati hasil jilatan. Menjijikkan," sahut yang lain.
"Penculikan & pembunuhan kau anggap hoaks, hasil pemeriksaan DKP kau anggap hoaks, keputusan mahkamah militer thp tim mawar kau anggap hoaks, hasil investigasi para jurnalis kau anggap hoaks. Lalu kau berbicara rekonsiliasi dgn membungkam peristiwa traumatik. Are you a human?" sentil warganet.
Diketahui, Presiden Jokowi menyematkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
Pemberian pangkat untuk Prabowo jadi jenderal bintang empat itu disaksikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2024
Rapim tersebut mengangkat tema TNI-Polri Siap Mewujudkan Pertahanan Keamanan untuk Indonesia Maju.
Jokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menhan Prabowo sesuai Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.
Jokowi menegaskan pemberian pangkat Jenderal TNI kehormatan untuk Prabowo sudah sesuai dengan aturan.
Hal itu diungkapkan Jokowi usai dirinya menyematkan pangkat bintang empat kepada Prabowo. Jokowi mengingatkam juga tanda jasa yang sebelumnya telah diterima Prabowo.
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO