Dalih Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK di Kasus SYL, Sahroni NasDem: Suratnya Baru Datang Kemarin

Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni meminta penyidik KPK menunda pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sebagaimana diketahui penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sahroni, pada Jumat (8/3/2024).

Crazy Rich asal Tanjung Priok itu mengaku tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini, karena baru menerima surat panggilan dari KPK pada Kamis (7/3/2024) kemarin.

"Saya enggak bisa datang hari ini, tapi saya sudah berkirim surat ke KPK untuk penundaan karena suratnya baru kemarin datang," kata Sahroni lewat keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Selain Sahroni, penyidik turut memanggil seorang pegawai negeri sipil (PNS) atas nama Hotman Fajar Simanjuntak.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri belum mengungkap materi pemeriksaan terhadap Sahroni atau Hotman, namun diduga kedunya memiliki informasi penting yang dibutuhkan penyidik untuk mengusut pencucian uang SYL.

Sementara itu, pada sidang perdana SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, terungkap dalam dakwaan Jaksa KPK, terdapat uang sebesar Rp 40 juta mengalir ke Partai NasDem.

Dalam dakwaan disebutkan uang itu bersumber dari Setjen Kementan yang diberikan dalam tiga kali, pada 2020 sebesar  Rp 8.300.000, pada 2021 sebesar 23 juta, dan tahun 2002 sebesar Rp 8.823.500.

Kasus SYL

SYL ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur  Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta, dan  Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

Baca Juga: Kasus TPPU SYL, KPK Periksa Anggota DPR dari Nasdem Ahmad Sahroni Hari Ini

Ketiganya diduga melakukan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan  bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi. 

SYL selaku menteri saat itu, memerintahkan Hatta dan Kasdi menarik setoran senilai USD 4.000-10.000  atau dirupiahkan Rp62,8 juta  sampai Rp157,1 juta (Rp15.710 per dolar AS pada 11 Oktober 2023) setiap bulan dari pejabat unit eselon I dan eselon II di Kementan.

Uang itu berasal dari dari realisasi anggaran Kementan yang di-mark up atau digelembungkan, serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Kasus korupsi yang menjerat Syahrul terjadi dalam rentang waktu 2020-2023. Dalam dakwaan Jaksa KPK saat persidangan SYL disebut melakukan korupsi sebesar Rp44,5 miliar.