Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata sudah blusukan untuk bisa bergabung dengan partai Golkar sudah cukup lama. Hal itu diungkap oleh salah satu politikus senior Golkar Ridwan Hisjam.
Menurut Ridwan, Jokowi itu sebenarnya bukan kader PDIP melainkan sejak awal sudah menjadi kader Golkar. Ridwan lalu menceritakan saat Jokowi pertama ingin maju menjadi Wali Kota Solo.
"Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi, saat itu tahun 2003 atau 2004 akan maju menjadi Wali Kota Solo. Cari partai pengusung, kalau pak Jokowi itu kader PDIP gak mungkin dia cari partai pengusung, langsung aja," kata Ridwan, seperti dikutip Rabu (13/3/2024).
Baca juga:
Ridwan Hisjam lebih lanjut menjelaskan proses pencalonan Jokowi saat menjadi calon wali kota Solo dan hubungannya dengan partai Golkar.
Menurutnya, ketua DPP Golkar Solo RM Kus Rahardjo sempat mendatangi dirinya dan mengatakan kepada Ridwan bahwa pencalonan Jokowi harus didukung.
"Kita harus dukung (kata RM Kus Rahardjo). Tapi ada syaratnya. Dia minta wakilnya si X. Saya gak bisa sebut namanya karena bisa jadi gempar. Dan temannya Jokowi, teman sekolahnya Jokowi dan sangat akrab," ungkap Ridwan.
Baca juga:
Pada proses selanjutnya kata Ridwan, ia melaporkan hal itu kepada Mahadi Sinambela, salah satu politisi senior Golkar. Namun kala itu, Mahadi meminta Ridwan untuk tidak mendukung Jokowi.
Baca Juga: PSI Usul Jokowi jadi Ketua Koalisi, Ketum Projo: Tunggu Saja Lihat Perkembangan
"Wah jangan wan, kamu jangan cari perkara dukung Jokowi," ucap Ridwan menirukan perkataan Mahadi Sinambela.
Pada proses selanjutnya kata Ridwan, pada Pilpres 2014, Golkar memang tidak mendukung Jokowi. Namun setelah Pilpres itu, Ridwan mengatur pertemuan antara Jokowi dengan Akbar Tanjung dan Wiranto di Bambu Apus atas permintaan dari Tjahjo Kumolo.
Selain di Bambu Apus kata Ridwan, Jokowi saat itu juga sempat bertemu di rumah Akbar Tanjung. Lalu muncul Munas Golkar yang membuat adanya dua kubu, Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono.
Ridwan kemudian mengklaim bahwa ia bertemu dengan Jokowi dan menceritakan kondisi internal Golkar. Hingga akhirnya yang menjadi ketua umum Golkar ialah Setya Novanto.
"Saat itu sudah dikendalikan Golkar oleh Jokowi sejak 2015. Saat Munas di Bali, (Setya) Novanto terpilih, begitu Novanto masuk, Airlangga otomatis," jelas Ridwan.
Berita Terkait
-
PSI Usul Jokowi jadi Ketua Koalisi, Ketum Projo: Tunggu Saja Lihat Perkembangan
-
Dua Poin Ini Jadi Kunci Kepastian Jokowi Pindah Kantor ke IKN Juli 2024
-
Diperintahkan Jokowi untuk Direvisi, Begini Desain Istana Wapres di IKN
-
Jokowi Jadi Penyebab Pembangunan Istana Wapres di IKN Belum Juga Dimulai
-
Viral Pernyataan Bahlil Lahadalia Sebut Jokowi Punya Power Besar: Kalau Capres Enggak Dekat, sudah Ketahuan Hasilnya
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri